SATELITNEWS.ID TANGERANG—Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sudah berjalan selama 12 hari. Hingga Jumat, (16/7/2021), Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang belum memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak, terutama yang tengah menjalani isolasi mandiri. Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menyatakan pihaknya tak bisa memberi bansos karena dapat menyebabkan duplikasi penerima.
Wali Kota Arief R. Wismansyah mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kemensos untuk segera mendistribusikan bansos. Namun, hanya mendapatkan janji bansos segera diberikan.
“Jawabannya dalam Minggu ini tapi itu jawaban yang sama di Minggu lalu. Minggu lalu juga kita tanyakan itu, Minggu ini katanya. Jadi mudah-mudahan saja segera terealisasi,” kata Arief seusai paripurna di Gedung DPRD Kota Tangerang, Jumat (16/7/2021).
Arief mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan bansos bagi warga terdampak pandemi Covid-19 dan isolasi mandiri. Pasalnya, bila hal itu dilakukan kemudian bansos turun maka bantuan tersebut akan diterima ganda.
“Sementara kita diarahkan ke Kementerian Sosial dulu karena kan aturannya nggak boleh duplikasi dan lain sebagainya. Kita lagi nunggu by name by address-nya jelas,” ujar Arief.
Menurut Arief, nantinya skema yang dilakukan Kemensos dalam pendistribusian Bansos akan sedikit berbeda. Penyaluran dilakukan langsung kepada RT atau RW.
Baca Juga: Diduga Main Judol, 259 Penerima Bansos di Kabupaten Tangerang Ditangguhkan
“Distribusinya Kemensos lewat kantor pos. Hasil koordinasi kemarin kantor pos itu mau mendistribusikan langsung ke RT/RW,” tuturnya.
“Nah ini yang saya bilang segera koordinasikan ke kantor pos RT RW jadi supaya bisa segera dicairkan dan tertib,” tambahnya.
PPKM Darurat akan berakhir pada 20 Juli mendatang. Namun dari informasi yang diperoleh kata Arief PPKM akan diperpanjang. Artinya, bansos tetap akan disalurkan. Dirinya pun sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat.
“PPKM kemungkinan diperpanjang. Kita sekarang berharap sekali bantuan pemerintah pusat. Karena memang ini jadi komitmen pemerintah pusat kita harus bantu fasilitasi untuk dipercepat masyarakat,” jelasnya.
Terutama obat-obatan dan oksigen bagi warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Diakui Arief, kedua hal itu dirinya kesulitan untuk menyalurkan ke masyarakat Isoman akibat langka.
“Untuk obat katanya teman-teman TNI mau salurkan. Oksigen juga kesulitan, ini tadi pagi saja kita baru bisa ngisi 40 tabung gas padahal kebutuhannnya 150. Kita koordinasikan sampai ke Provinsi Banten, Kemenkes dari Menkes kewenangan oksigen kewenangan kementerian perindustrian. Jadi memang terus kita upayakan,” tutur Arief.
Sementara diakui Arief Biaya Tak Terduga (BTT) Kota Tangerang sudah habis digunakan untuk berbagai keperluan percepatan penanganan Pandemi Covid-19. Seperti membeli obat-obatan, oksigen, penambahan kapasitas Rumah Isolasi Terkonsentrasi (RIT) di SMPN 20 Kota Tangerang di Jurumudi.
Baca Juga: Uji Coba Tahap Awal, 900 Kopdes Salurkan Bansos
“BTT, kita buat beli obat, buat nambah gas (oksigen) terus buat penambahan kapasitas Jurumudi yang sekarang jadi 200 tempat tidur SMP banyaklah itu,” ungkapnya.
Sedangkan kegiatan pendirian dapur umum dan penyaluran bantuan bagi warga Isoman kata Arief menggunakan dana dari patungan warga serta aparatur sipil negara Pemkot Tangerang. “Banyak Satgas dibantu sama masyarakat untuk gotong royong. Kita juga swadaya teman-teman termasuk yang dapur umum itu swadaya dari teman-teman,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan untuk mempertimbangkan dampak sosial akibat kebijakan PPKM Darurat.
“Kami sudah ingatkan. Sebelum paripurna sudah sampaikan ke Wali Kota. Pak Wali Kota sudah menyampaikan itu skemanya bantuan dari Kemensos. Ini baru proses pendataan kan dari Dinsos ke camat-camat,” ujarnya, Jumat (16/7/2021).
Selama PPKM darurat kata Gatot Pemkot Tangerang memang belum memberikan Bantuan Sosial. Padahal, PPKM darurat sudah berjalan selama 12 hari.
“Karena tanggung jawab mereka (Pemkot Tangerang) harus hadir dalam situasi PPKM darurat. Kita sudah minta masyarakat untuk ikut arahan Pemerintah. Pemerintah harus cari solusi lah ini dampak urusan perut ini kan,” tegas Gatot. (irfan)
