SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Menteri Sosial Tri Rismaharini menemukan pungutan liar uang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako saat melakukan inspeksi mendadak di Karang Tengah, Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021). Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah pun angkat bicara terkait hal tersebut.
Arief menyatakan Pemerintah Kota Tangerang tidak akan mentolerir apabila ada oknum baik di tingkat RT RW PSM maupun Aparatur Sipil Negara Pemkot Tangerang yang melakukan perbuatan pungutan liar kepada masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial.
“Jika ada yang mengetahui atau mengalami adanya tindakan tersebut silahkan dilaporkan ke pihak berwajib, tidak perlu takut,” ujar Arief yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (28/7/2021).
“Apapun jenis bantuannya baik BST, BPNT maupun PKH, jika mengalami pungli silahkan laporkan,” imbuhnya.
Arief juga menekankan Pemkot Tangerang juga telah meminta jajaran kepolisian dan juga Kejaksaan Negeri untuk menindak tegas para pelaku pungli yang merugikan masyarakat khususnya penerima bansos.
“Silahkan dilaporkan, dan akan ditindak dengan tegas,”pungkas Wali Kota dalam keterangan resmi yang diterima Satelit News.
Baca Juga: Wali Kota Tangerang Imbau Warga Waspada Abu Vulkanik GAK
Dalam keterangan resmi Kementerian Sosial yang diterima Satelit News, Mensos menyatakan ada laporan pemotongan uang bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dilakukan oknum terhadap penerima. Laporan itu diterima Menteri Sosial Tri Rismaharini saat mengunjungi Karang Tengah, Kota Tangerang.
Salah seorang warga, Aryanih yang menerima BPNT mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu yang terkait dengan program bantuan yang ia terima dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut. Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, yang juga menerima BPNT tapi harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.
Risma meminta para penerima bantuan untuk tidak memberikan uang terkait bantuan sosial tersebut. “Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya, ” tandas Mensos.
Risma juga meminta para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.
“Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera, ” kata Mensos. (gatot)
