SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menilai kasus pemotongan bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang paling berat. Hal tersebut setelah dia menemukan laporan terkait adanya pemotongan bansos saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di wilayah Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Rabu, (28/07/2021).
Saat melakukan sidak tersebut, Risma mendapati laporan warga yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) terkait bansos yang disunat senilai Rp 50 ribu. Kemudian, kartu PKH yang dipegang oleh pendampingnya.
“Jadi kayanya ini paling berat, karena sebetulnya yang pertama kartu harusnya dipegang penerima manfaat. Kan bahaya, kalau kartu itu dipegang oleh orang lain sementara pin-nya juga ada di situ, tidak boleh semestinya kalau ada transaksi begitu harus saling tahu sama tahu,” ujarnya, di Kantor Kemensos, Jakarta.
“Bukan kemudian seseorang yang mengoperasikannya kecuali memang dia memberikan mandat ke orang itu. Tapi tidak bisa atas nama siapa pun kemudian dia menjadi wali-nya itu menurut saya yang paling berat. Di samping tetap sama dengan daerah lain,” tambah Risma.
Mantan Walikota Surabaya ini mengungkapkan banyak kartu PKH yang dipegang oleh pemiliknya. Namun, dimintai uang sebesar Rp 50 ribu per KPM. “Itu kasian orang-orang itu mereka sudah tidak mampu dibantu pemerintah. Coba bayangin kalau mereka sudah tidak mampu harus dipotong segitu mereka harus membayar terus apa mereka dapet apa ya mereka masih berterima kasih tapi dapet tapi kemudian tidak bisa itukan jadi gimana saya bilang,” ungkapnya. (irfan/made)
