SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong penguatan anggaran kesehatan dan kapasitas Puskesmas untuk memastikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) berjalan optimal. Penguatan tersebut dinilai penting agar program pemerintah tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi berlanjut pada penanganan dan pencegahan penyakit.
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CKG di Provinsi Banten sebagai bagian dari tugas konstitusional DPD RI. Banten dipilih sebagai lokasi kunjungan karena berdasarkan data yang diterima, provinsi tersebut menempati peringkat kedua secara nasional dalam pelaksanaan program CKG.
“Hari ini Komite III melaksanakan tugas pengawasan terkait salah satu program pemerintah, Kementerian Kesehatan, yaitu Cek Kesehatan Gratis. Provinsi Banten secara statistik peringkat kedua secara nasional dalam melaksanakan program ini,” kata Filep kepada awak media saat kunjungan ke RSUP Dr Sitanala, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Senin (5/10/2026).
Menurut Filep, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komite III DPD RI bersama Kementerian Kesehatan. Selain mengevaluasi pelaksanaan CKG di Banten, pihaknya juga ingin melihat secara langsung penerapan program tersebut di fasilitas kesehatan.
Filep menilai penguatan anggaran kesehatan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, pemerintah daerah menghadapi kondisi efisiensi anggaran serta berkurangnya dana transfer ke daerah.
“Kita bicara kesehatan ini kan mahal. Dalam kondisi efisiensi anggaran dan pengurangan dana transfer ke daerah yang makin kecil, otomatis kalau program ini mau berjalan, Komite III akan terus mendorong agar anggaran kesehatan harus dinaikkan,” ujarnya. Dia menegaskan, tambahan dukungan anggaran setidaknya diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat di daerah.
Baca Juga: Di Hadapan Komisi IX DPR RI, Maryono Sampaikan Tantangan CKG di Kota Tangerang
Selain anggaran, Senator asal Papua Barat itu menyoroti pentingnya penguatan peran Puskesmas. Menurutnya, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga tidak hanya berfungsi memberikan pengobatan, tetapi juga menjadi pusat edukasi kesehatan.
Karena itu, penguatan Puskesmas perlu mencakup fasilitas pelayanan, ketersediaan dokter, fasilitas rawat inap, hingga dukungan anggaran yang memadai. “Di Puskesmas itu paling utama sekali berhubungan dengan masyarakat. Edukasi kesehatan itu penting, jadi tidak hanya pengobatan, tapi edukasi,” katanya. Filep meyakini penguatan berbagai aspek tersebut akan meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Partisipasi CKG Banten Tinggi
Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah yang hadir menyambut kunjungan Komite III DPD RI tersebut. Menurutnya, keberadaan DPD RI di daerah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara kepentingan daerah dan pemerintah pusat. Dia mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah pelaksanaan CKG di Banten yang memiliki tingkat partisipasi tinggi.
“Kalau cek kesehatan gratis itu kan miniatur dari general check-up. Kalau general check-up kan di ruang tertutup, CKG di ruang terbuka. Maka kesehatan itu sangat penting,” kata Dimyati.
Dia menilai CKG memiliki peran penting karena mengedepankan upaya preventif melalui deteksi dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak awal, masyarakat diharapkan dapat segera melakukan langkah penanganan apabila ditemukan penyakit. “Preventif better than cure. Kalau sudah sakit kan repot. Maka dari awal ini kita deteksi dini,” ujarnya.
Baca Juga: Jalin Sinergi, Pemberitaan dan Media DPD RI Sambangi Media di Banten
Dimyati menyebut partisipasi masyarakat Banten dalam program tersebut telah mencapai lebih dari 7 juta orang. Tingginya partisipasi itu dinilai menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan.
Dia juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat Kota Tangerang. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang aktif mengampanyekan dan menggerakkan berbagai instrumen untuk mendorong masyarakat mengikuti CKG. Dimyati berharap kunjungan DPD RI dapat semakin memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan Banten yang sehat.
Meski partisipasi CKG secara umum dinilai baik, Dimyati mengakui pemerataan pembangunan dan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah. Kondisi tersebut terutama terlihat dari perbedaan karakteristik wilayah utara, tengah, dan selatan Banten.
Menurut dia, wilayah utara relatif lebih unggul dari sisi teknologi dan sumber daya manusia. Sementara wilayah tengah memiliki dukungan sektor industri yang cukup baik. Adapun wilayah selatan masih menghadapi keterbatasan dari sisi sumber daya dan infrastruktur.
“Di selatan ini ketertinggalan dari sisi sumber daya dan infrastruktur. Maka ini yang kita gabungkan. Infrastruktur kita bangun di selatan, teknologi kita bangun di utara, dan tengah kita bantu untuk program supaya lingkungannya sehat,” katanya. Pemerataan tersebut dinilai penting agar peningkatan kualitas kesehatan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan masyarakat di seluruh Banten.
Sementara, Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin pelaksanaan CKG berhenti pada tahap pemeriksaan dan mengetahui kondisi kesehatan masyarakat. Menurutnya, hasil pemeriksaan harus menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut, terutama bagi masyarakat yang ditemukan memiliki indikasi penyakit.
“Pemerintah daerah terus melakukan penyelarasan program Pemerintah Pusat. CKG ini program Pak Presiden Prabowo yang perlu kita selaraskan dan kita laksanakan di daerah, khususnya Kota Tangerang,” kata Sachrudin. Dia menyebut pelaksanaan CKG di Kota Tangerang telah mencapai lebih dari 1 juta orang dari sekitar 1,9 juta penduduk.
Sachrudin mengatakan, setelah kondisi kesehatan masyarakat diketahui melalui pemeriksaan, langkah berikutnya adalah memastikan adanya penanganan bagi mereka yang membutuhkan. Sementara bagi masyarakat yang dinyatakan sehat, edukasi mengenai cara mempertahankan kondisi kesehatan juga perlu dilakukan.
“CKG ini bukan hanya sekadar mengetahui, tapi bagaimana kita bisa mengatasinya. Setelah kita tahu penyakitnya, kita lakukan tindak lanjut dan pengobatan ketika masyarakat diketahui penyakitnya apa. Tapi bagi yang sehat, bagaimana cara menjaganya,” ujarnya.
Menurut Sachrudin, deteksi dini menjadi penting karena seseorang terkadang tidak menyadari dirinya memiliki penyakit tertentu. Pemeriksaan kesehatan dapat membantu menemukan kondisi tersebut lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan segera.
Sejumlah kondisi kesehatan telah ditemukan melalui pemeriksaan awal di masyarakat. Di antaranya berkaitan dengan tuberkulosis (TBC) atau TBC paru, gangguan pernapasan, tekanan darah, serta berbagai kondisi lain yang membutuhkan tindak lanjut. “Memang kadang-kadang kita juga tidak tahu ketika seseorang itu mengidap penyakit apa. Begitu cek kesehatan, diketahui mereka sehat atau mereka sakit apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa,” katanya.
Pemerintah Kota Tangerang, lanjut Sachrudin, akan terus menyelaraskan pelaksanaan program CKG dengan kebijakan pemerintah pusat agar pemeriksaan kesehatan tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga menghasilkan kesehatan yang berkelanjutan. (made)
