SATELITNEWS.ID,TIGARAKSA—Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengajak semua pihak bersatu untuk membangun budaya anti korupsi. Hal itu diungkapkan bupati saat bersama jajaran Kepala Dinas mengikuti acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau HAKORDIA Tahun 2021 secara virtual, di Ruang Rapat Wareng Gedung Setda, Tigaraksa, Kamis (9/12).
Menurut Zaki, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi anti korupsi. Sosialisasi itu kata dia, diantaranya berupa Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi dan Sosialisasi Saber Pungli (Pungutan Liar) pada Satuan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tangerang untuk 758 SD Negeri dan 91 SMP Negeri, dengan peserta seluruh kepala sekolah dan bendahara sekolah se-Kabupaten Tangerang.
Kemudian yang kedua lanjut Zaki, dilaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Kepada Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Serta yang ketiga, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Kepada Seluruh Kepala Desa/ Lurah dan Pegawai di wilayah Kecamatan Pagedangan dan Kosambi.
“Pada kesempatan yang baik hari ini (kemarin, red) di Hari Antikorupsi Sedunia, saya mengajak dan berpesan kepada seluruh jajaran yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas. Mari kita satu padu, bangun budaya anti korupsi di Kabupaten Tangerang,” pinta Zaki.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam pidatonya mengingatkan aparat penegak hukum termasuk KPK, tidak cepat berpuas diri. Kata dia, hal ini mengingat penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik.
“Kita semua harus sadar mengenai hal ini,” kata Presiden dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021 di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Proyek Hutan Bambu Dianggap Mubazir, Ini Penjelasan Pemkab Tangerang
“Aparat penegak hukum termasuk KPK, sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik,” katanya lagi.
Lanjut Jokowi, berdasarkan hasil sebuah survei nasional pada November 2021 yang lalu, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang harus segera diselesaikan.
Berikut hasil survei, di urutan pertama adalah penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak 37,3% responden. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi mencapai 15,2%. Sedangkan di urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6%.
“Dan apabila ketiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, tindak pidana korupsi menjadi pangkal permasalahan yang lain. Korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja. Korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok,” jelas Presiden Jokowi. (aditya)
