SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Sebuah video tentang keluhan warga terhadap cara pembayaran pajak di Banten yang masih “tradisional” ramai di aplikasi tiktok. Dalam rekaman berdurasi 2 menit 50 detik itu, seorang warga mengeluhkan pembayaran pajak bernilai belasan juta rupiah yang hanya bisa dilakukan secara tunai.
Video itu diunggah akun TikTok @kaya_property. Dalam video itu, salah seorang warga mengeluhkan atas pelayanan yang diberikan Gerai Samsat Mal Karawaci, Tangerang. Hal itu dikarenakan saat dirinya hendak bayar pajak belasan juta rupiah ditolak petugas Gerai Samsat Mal Karawaci lantaran tak membawa uang tunai.
Perempuan itu menceritakan kronologi dirinya ditolak saat hendak membayar pajak di Gerai Samsat Mal Karawaci. Saat itu, dia tengah berjalan-jalan di Mal Karawaci, dan menyadari bahwa di lokasi tersebut terdapat Gerai Samsat. Pada saat itu juga, sang wanita sadar bahwa dirinya mempunyai tunggakan pajak selama enam bulan.
“Kemarin saya jalan-jalan ke Mal Karawaci Tangerang saya melihat Gerai Samsat, jadi saya teringat untuk membayar pajak kendaraan saya yang sudah nunggak selama 6 bulan,” kata sang wanita dikutip dari akun TikTok @kaya_property Sabtu 26 Februari lalu.
Sesampainya di Gerai Samsat, sang wanita pun menyuruh petugas untuk mengecak nominal dan denda yang harus dibayarkan olehnya.
“Kemudian saya meminta kepada petugas agar tahu nominal yang harus dibayar, keluarlah angka sebesar Rp15.300.000,” ucapnya.
Baca Juga: Hingga Awal Juli, Bapenda Tangsel Kumpulkan Pajak Daerah Rp1,5 Triliun
Namun, dirinya kaget bahwa di Gerai Samsat Mal Karawaci menolak pembayaran non tunai, baik pembayaran melalui kartu kredit, debit mau pun transfer.
“Ini pelayanan publik masa tidak ada alat transaksi elektronik seperti edisi, Ovo ataupun Gopay dan lainnya,” keluhnya.
Ia pun merasa kecewa atas pelayanan tersebut. Menurut dia, akan sangat berbahaya jika dia harus membawa uang tunai untuk membayar pajak.
“Jika saya bawa uang 15 juta cash, kalau saya dirampok bagaimana. Siapa yang mau bertanggungjawab,” tegasnya.
Terakhir, dirinya meminta Kepala Samsat Tangerang untuk menjawab keluhan dirinya atas pelayanan yang mengecewakan.
“Saya mau bayar pajak belasan juta, kok pelayanan publik seperti ini sudah kaya transaksi di warung kecil harus bawa uang cash. Tolong dijawab ya pak,” ujarnya.
Baca Juga: Dilema Padel di Tangsel, Penyegelan di Tengah Setoran Pajak
Gubernur Banten, Wahidin Halim langsung bereaksi terkait dengan beredarnya keluhan seorang wanita yang merasa dipersulit saat hendak membayar pajak kendaraan bermotornya. WH memanggil jajaran Direksi Bank Banten untuk meminta penjelasan terkait dengan viralnya video keluhan wajib pajak dengan TikTok @kaya_property. Melalui akun IG resminya wh_wahidinhalim, WH langsung menanggapi komplain dari wajib pajak yang ada di TikTok itu.
“Menanggapi komplain dari wajib pajak yang ada di tiktok malam ini juga gubernur mengumpulkan Kepala Bapenda, seluruh KaUPT SAMSAT Provinsi Banten, Direktur Utama dan Jajaran Direksi Bank Banten untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pihak terkait sebagai pelayan masyarakat untuk menyelesaikan kewajibannya membayar pajak,” tulis WH, pada Sabtu, 26 Februari lalu.
Ia juga turut menyematkan video dalam akun media sosialnya itu. Dia berharap video tersebut dapat membantu menjawab pertanyaan para wajib pajak.
“Dan semoga video tersebut dapat membantu menjawab pertanyaan ibu dan juga para wajib pajak lainnya ,” lanjutnya.
Postingan WH mendapat respon beragam dari netizen yang umumnya mengeluhkan layanan yang diberikan oleh pihak yang berkompeten mengurus pajak kendaraan bermotor.
“Pak saya mau bayar pajak mobil, saya tangan ke-2. Cuma ada copy KTP. Saya samperin ke alamatnya orang yg punya udh ga tinggal disana. Kenapa bayar pajk harus dipersulit pake KTP asli org yg punya, gimana orang mau taat pajak?,” keluh pemilik akun @melyaniutari.
“Semua Samsat Pak Gubernur harus bisa pembayaran non tunai / cashless,”sambar pemilik akun @rezanursiddiq6’s.
Sementara pemilik akun @ irana_efendi mengeluhkan soal pelayanan Samsat yang terkesan mempersulit wajib pajak.
“Kadang mau byr pajak kendaraan aja dipersulit loh jd males ngurusin nya. Udah siyap depan teller mo byr, eh di bilang ini kendaraan nya hrs di urusin di kota asal kendaraan tsb, padahal sdh jelas itu kendaraan milik si A, stnk si A, ktp si A, yg bayar si A. Teteeep hrs di urusin PLAT nya sesuai ktp padahal sama2 Banten. Suangkute ,” tulisnya.
Pemilik akun @harrysofyan86 lebih menyoroti soal penggunaan uang pajak yang dibayarkan para wajib pajak.
“Jalan depan pasar induk Jatiuwung banyak lubang dan sangat membahayakan.. mau tanya pak uang pajak masyarakat di gunain buat apa?????,” tulisnya.
Sementara pemilik akun @hadislaluada menyoroti soal lambannya pelayanan di Samsat Malingping.
“Maaf Pak Gubernur,kenapa Di Bayah Lebak Banten kalo ganti kaleng nunggu 6 bln baru jadi? Mf Pak klo kata2 saya kurang sopan,” ungkapnya.
Unek-unek juga disampaikan pemilik akun @widodo.haryono. “pak haji gubernur, setiap kali bayar PKB tahunan kenapa nominal tidak sesuai di STNK, selalu dilebihi sekitar 5rb rupiah. belum lagi saat pengesahan nomor rangka/mesin ada biaya sekitar 30 rb rupiah. Mohon dijawab pak, ini resmi tidak yaa,” keluhnya.
Sementara itu Direktur Utama Bank Banten (BB) Agus Syabarrudin menegaskan, pihaknya bersama pemprov berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik, di antaranya meningkatkan pelayanan transaksi non tunai.
“Kami, Bank Banten bersama Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik, dan di antaranya adalah upaya kami untuk meningkatkan pelayanan transaksi non tunai,” jelas Agus.
“Kami sudah mempersiapkannya, dan mesin EDC sudah siap untuk diberlakukan. Hanya menunggu izin OJK saja. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan diluncurkan,” pungkasnya.*
Agus Syabarrudin berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dengan mengembangkan layanan berbasis digital. Komitmen itu dilakukan dengan menghadirkan solusi bagi kebutuhan nasabah dan masyarakat Banten.
“Kami menyadari pentingnya berbagai penunjang transaksi berbasis digital bagi nasabah dan masyarakat Banten,” ungkap Agus dalam rirlisnya.
Oleh karena itu, kata dia, perseroan kini telah mengembangkan layanan perbankan berbasis digital dan tinggal menunggu persetujuan regulator agar dapat digunakan oleh segenap nasabah.
“Layanan perbankan berbasis digital yang kami siapkan kelak dapat melayani nasabah retail, korporasi, serta memudahkan berbagai pembayaran iuran masyarakat seperti SAMSAT, PBB, Perumdam, QRIS dan masih banyak lagi,” tutur Agus.
Sebagai pengelola RKUD Provinsi Banten, lanjutnya, pengembangan layanan digital merupakan salah satu langkah perseroan untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah Banten. Demikian juga berbagai pembayaran pajak kini dikelola oleh Bank Banten. Dia menerangkan, sektor pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Provinsi Banten meliputi pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukiman, pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
“Bank Banten kini tengah melakukan langkah-langkah strategis untuk menajamkan target audience serta berfokus di market primer perseroan yaitu regional Banten,” paparnya. Ke depannya, Bank Banten akan terus melakukan berbagai diversifikasi layanan untuk menjawab tantangan yang ada.
“Peningkatan layanan serta pembaharuan produk juga menjadi prioritas, agar kian dicintai nasabah, sejalan dengan semangat rebuild the trust, reach the glory,” pungkasnya. (rus/bnn/gatot)
