SATELITNEWS.ID, SERANG—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberlakukan penghapusan sanksi administratif atau denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBNKB) Mutasi Masuk Dari Luar Daerah, Mutasi Dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif di wilayah Provinsi Banten. Kebijakan itu berlangsung selama lima bulan ke depan, terhitung sejak 1 April hingga 31 Agustus 2020.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat mengurangkan atau menghapuskan kenaikan pajak yang terutang, menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. Dalam hal sanksi tersebut, diakibatkan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
Untuk itu, sebagai salah satu upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pihaknya telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020, tertanggal 31 Maret 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda PKB Tahunan, BBNKB Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi Dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif di wilayah Provinsi Banten.
“Semua upaya akan kita lakukan, agar PAD Provinsi Banten tetap dalam kondisi baik. Salah satunya, melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Penerimaan Pajak Daerah, yang merupakan salah satu sumber utama PAD Banten,” kata Wahidin Halim, Rabu (1/4).
Selain itu tambahnya, pihaknya juga telah memberlakukan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan, Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2 untuk proses Mutasi dari Luar Daerah dan proses Mutasi Dalam Daerah, serta Penghapusan Tarif Progresif ini, dalam jangka waktu cukup panjang yakni 5 bulan. Sehingga, ia optimistis dalam rentan waktu tersebut, mampu mendongkrak pendapatan pajak secara optimal.
“Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, karena ini waktunya cukup lama. Saya harap, bisa turut meringankan beban masyarakat Banten, berkaitan pula dengan kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang, Penetapan KLB Covid-19 di Wilayah Provinsi Banten,” tambahnya.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sohari menyatakan, untuk penghapusan denda PKB Tahunan berlaku bagi Wajib Pajak yang belum membayar pajak tahunan, dan diberikan penghapusan sebesar 100 persen dari total denda yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
Begitupun dengan penghapusan BBNKB 2, dengan penghapusan tarif 1 persen, selain belum membayar, penghapusan juga diberikan kepada Wajib Pajak yang mutasi masuk dari luar daerah atau mutasi masuk dari luar daerah ke Provinsi Banten, melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor atas nama pribadi dan/atau perusahaan/badan usaha, yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya.
Bahkan, BBNKB mutasi masuk dari luar daerah dan dalam daerah, diberlakukan penghapusan berupa pokok dan denda. “Tidak hanya itu, Gubernur juga menghapus tarif progresif bagi setiap orang pribadi, yang memiliki kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Jika dilihat, tarif progresif itu besarannya mulai dari kepemilikan kendaraan bermotor kedua dengan tarif sebesar 2 persen, kepemilikan kendaraan bermotor ketiga dengan tarif sebesar 2,5 persen, kepemilikan kendaraan bermotor keempat dengan tarif sebesar 3 persen, kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya dengan tarif sebesar 3,5 persen,” imbuhnya. (sidik/mardiana/gatot)
