SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, masih membutuhkan tenaga honorer. Khususnya, tenaga kesehatan (Nakes) dan guru.
Maka dari itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita, akan menemui pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI, soal kebijakan penghapusan pegawai honorer.
Kata Irna, ia tak menginginkan penghapusan honorer dipukul rata. Sebab, Pemkab Pandeglang masih sangat membutuhkan Nakes dan Guru.
“Ibu (Irna,red) akan negosiasi dengan MenPAN-RB. Supaya penghapusan honorer tidak dipukul rata, karena nakes dan guru sangat kami butuhkan,” kata Irna, Minggu (12/6/2022).
Senin (13/6/2022) besok, ia juga bakal menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan jajarannya. Nanti mau seperti apa solusi bagi para honorer, terlebih yang kena imbas kebijakan Pemerintah Pusat tersebut.
“Yang jelas, untuk nakes dan guru sangat kami butuhkan. Itu akan kami upayakan agar dipertahankan,” tegasnya.
Baca Juga: Bupati Pandeglang Dukung Kerja Sama Pelatihan Vokasi dengan BBPVP Serang
Disinggung bagaimana dengan honorer di luar nakes dan guru ?. Irna mengaku, akan disesuaikan seperti apa nantinya (belum ditentukan). Apa bentuknya outsourcing, nanti dilihat dengan kebutuhan fiskal.
“Tanggungjawab honorer ada di kami, dan kami akan hitung nanti di BUMD dan perusahaan, apakah bisa menanggung tenaga honorer berapa. Kemudian outsourcing berapa, kita akan hitung,” tambahnya.
BeritaTerbaru
Sejauh ini lanjut Irna, masih ada waktu untuk membahas bersama dengan Pemerintah Pusat, untuk mencari solusi terhadap nasib honorer tersebut.
“Pandeglang memang sudah dibantu melalui PPPK. Namun yang akan kena imbas penghapusan honorer, tetap kita pikirkan,” tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Pandeglang, Taufik Hidayat mengaku, pihaknya akan menginventarisasi guru honorer. Karena katanya, sebagian honorer sudah ada yang lulus seleksi PPPK.
“Kalau untuk guru honorer, akan kami data ulang. Karena sebagian, sudah ada yang diangkat PPPK. Namun yang belum jadi PPPK, nasibnya tetap akan dipikirkan,” imbuhnya. (nipal)
Baca Juga: Unma Banten Gelar Lokakarya dan Pameran UMKM Hasil KKN 2026
