SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, membuka kesempatan bagi organisasi atau perkumpulan berbadan hukum, yang ingin menjadi pemantau Pemilu 2024. Kesempatan itu dibuka, sebagai bentuk partisipasi publik dalam berdemokrasi.
Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi mengatakan, meskipun pendaftaran harus langsung ke Bawaslu RI, namun pihaknya siap menampung dan memberikan arahan bagi para peserta yang akan menjadi Pemantau Pemilu 2024.
“Bagi warga Pandeglang yang ingin menjadi Pemantau Pemilu 2024, kami siap menerima berkasnya. Adapun yang mau langsung ke Bawaslu RI, kami akan sampaikan terkait juklak – juklisnya,” kata Ade, Minggu (12/6/2022).
Katanya, syarat menjadi pemantau Pemilu 2024 meliputi, organisasi berbadan hukum, bersifat netral, non partisan, serta harus bersifat independen. Adapun persyaratan lainnya, pihak pendaftar bisa datang langsung ke Bawaslu Pandeglang, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
“Nanti kami akan berikan berkas terkait persyaratan. Adapun prosedurnya, semua dari Bawaslu RI,” tandasnya.
Setelah lolos seleksi dari Bawaslu RI tambahnya, akan ditugaskan disetiap wilayah masing-masing dan Bawaslu tingkat Kabupaten maupun kota hanya mendapatkan surat pemberitahuan bahwa organisasi maupun perseorangan yang ditugaskan di wilayahnya.
Baca Juga: Bawaslu Pandeglang Ajak Seluruh Stakeholder Antisipasi Dugaan Pelanggaran Pilkada Serentak 2024
“Prosedurnya semua dari Bawaslu RI. Adapun nanti yang ditugaskan di wilayah Pandeglang, akan ditembuskan kepada kami. Nanti pengawasannya, tahapan apa itu nanti dijelaskan oleh Bawaslu RI,” ujarnya.
Ditambahkannya, secara resmi Bawaslu membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2024 ,yang ditandai dengan Peluncuran Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024, Jumat (10/6/2022) lalu.
“Selain untuk menerima pendaftaran Pemantau Pemilu 2024, seperti namanya, Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 juga, akan menjadi sarana yang melayani pemantau Pemilu 2024 dalam melaksanakan tugas pemantauan pemilu. Terutama yang berhubungan dengan Bawaslu, seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan,” imbuhnya. (nipal)
