SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Wacana penghapusan tenaga honorer tahun 2023 yang diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran(SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tentang status kepegawaian di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), mendapatkan desakan dari Bupati Pandeglang, Irna Narulita.
Kali ini, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mendesak kepada Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB agar mengkaji kembali tentang wacana penghapusan tenaga honorer.
“Ibu (Irna,red) meminta kepada Pemerintah Pusat mengkaji kembali tentang wacana penghapusan pegawai honorer ditahun 2023 mendatang,” kata Irna, Senin (20/6/2022).
Ia mendesak agar tak dihapuskan, sebab dinilai Irna, kehadiran honorer masih dibutuhkan.
“Kehadiran tenaga honorer di setiap insatansi baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi vertikal lainya menjadi garda terdepan dan sangat membantu Pemda dalam menjalankan roda pemerintahan,” jelasnya.
Peran honorer menurutnya, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan, bahkan Pemda sangat terbantu sekali degan hadirnya para tenaga honorer.
Baca Juga: Soal Status P3K, Pemprov Banten Tunggu Regulasi Pusat
“Maka dari itu, kami berharap Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan kembali penghapusan tenaga honorer tersebut,” harap Irna.
Bupati Irna uga menegaskan, Pemda Pandeglang yang dipimpinnya itu sangat berupaya sekeras tenaga untuk memperjuangkan nasib para pegawai honorer.
“Pemda Pandeglang telah mengusulkan dan meminta permohonan kepada Pemerintah Pusat agar jangan ada penghapusan tenaga honorer, akan tetapi ada langkah atau skema terbaik bagi para honorer untuk kedepanya,” jelasnya.
Katanya lagi, dia berharap kepada Pemerintah Pusat ada sebuah langkah atau kebijakan yang berpihak kepada para honorer.
“Sebab tenaga honorer ini, peranya sangat sentral dalam mewujudkan program pembangunan dan tata kelola Pemerintahan di daerah makanya harus ada kebijakan yang berpihak kepada honorer,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, untuk memperjuangkan nasib para honorer di lingkungan Pemkab Pandeglang, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, bakal melayangkan surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Baca Juga: Butuh Penanganan Cepat, DPUPR Kabupaten Serang Minta Bantuan Rehabilitasi Irigasi Ke Pusat
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, M. Amri mengatakan, dalam waktu dekat usai pihaknya menyelesaikan pendataan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Pandeglang, bakal bersurat dan berkoordinasi dengan Kemenpan RB.
“Pasti kami koordinasikan dan bersurat dengan Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB. Sekarang kami lagi mendata jumlah tenaga honorer sesuai arahan pusat. Koordinasi itu untuk mempertanyakan nasib para honorer,” kata Amri, Rabu (15/6/2022). (nipal)
