SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Sebelum menggeruduk langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, para honorer tekhnis di Pandeglang terlebih dahulu menemui Ketua DPRD setempat, TB. Udi Juhdi, Selasa (21/6/2022).
Dalam kesempatannya, mereka menyampaikan keluh kesah ke Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan bersama Ketua DPRD Pandeglang itu, perwakilan honorer yang dipimpin langsung oleh Ketua Forum Honorer Teknis Administrasi Kabupaten Pandeglang, Yosep Gumilar menyatakan, kedatangan bersama honorer lainnya itu ingin meminta tolong agar diperjuangkan nasib para honorer bakal dihapus oleh Menpan RB pada 2023 mendatang.
“Pertama, kedatangan kami ini ke Ketua DPRD Pandeglang ingin curhat, soal nasib kami kedepan. Karena bakal dihapus oleh Menpan RB. Kami juga minta dibantu, diperjuangkan oleh DPRD Pandeglang agar penghapusan itu dibatalkan,” kata Yosep, (21/6/2022).
Sebab kata Yosep, hasil koordinasi yang dilakukan Bupati Pandeglang dengan Menpan RB pada saat Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) XIV di Ciawi Bogor, Sabtu (18/6/2022) lalu, masih mentah dan tak ada titik terang
“Hasil rapat koordinasi Ibu Bupati dengan Menpan RB, di acara Apkasi hanya menyampaikan saja, belum ada titik terang. Ketika kami membaca pemberitaan, Kemenpan RB tetap pada pendiriannya bakal menghapuskan honorer,” keluhnya.
Maka dari itulah tegas dia, pihaknya meminta tolong kepada Ketua DPRD Pandeglang, agar ikut memperjuangkan nasib honorer. Selain itu tambahnya, dia juga meminta izin bakal bergerak ke kantor Menpan RB.
“Selain meminta diperjuangkan, karena Ketua DPRD Pandeglang orang tua kami, kami izin mau ke Menpan RB dalam waktu dekat,” tandasnya.
Menanggapi keluhan itu, Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi menyatakan, siap ikut serta memperjuangkan nasib para honorer di Kabupaten Pandeglang.
Sebab kata Udi, sejauh ini roda Pemerintahan masih membutuhkan tenaga para honorer termasuk di DPRD Pandeglang.
“Kami akan satu suara memperjuangkan honorer, karena bakal kerepotan kalau honorer diberhentikan. Di DPRD Pandeglang juga masih membutuhkan tenaga honorer, di sini ada sekitar 60 orang honorer yang membantu kami,” pungkas Udi.
Udi memastikan, Pemerintah Pusat agar mempertimbangkan kembali penghapusan honorer itu. Sebab dinilainya, teman-teman honorer sudah melakukan pengabdian dan sangat berkontribusi besar membantu kinerja tiap OPD yang tersebar di Pemkab Pandeglang.
“Jika penghapusan itu dilakukan, bagaimana nasib mereka (honorer), jasa-jasa yang ditanam oleh mereka mana penghargaannya dari Pemerintah, berarti tidak ada,” ujarnya.
Makanya perlu disikapi bersama, dan tentu saja dipastikannya bahwa di DPRD Pandeglang akan mendorong penghapusan itu dipertimbangkan kembali oleh kebijakan Pemerintah Pusat.
“Kami di DPRD Pandeglang akan terus menyuarakan aspirasi para honorer ini, kami sangat berharap rencana itu dibatalkan oleh Pemerintah Pusat,” tandasnya menegaskan kembali.
Diberitakan sebelumnya, Wacana penghapusan tenaga honorer tahun 2023 yang diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran(SE) Menteri
Kali ini, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mendesak kepada Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB agar mengkaji kembali tentang wacana penghapusan tenaga honorer.
“Ibu (Irna,red) meminta kepada Pemerintah Pusat mengkaji kembali tentang wacana penghapusan pegawai honorer ditahun 2023 mendatang,” kata Irna, Senin (20/6/2022). (nipal)
