Ketua Laskar Berkah Pandeglang, Udin Saprudin menilai, para RT RW yang demo itu tak etis dan telah melakukan tindakan penghasutan, melawan hukum.
Karena, pada saat demo membuat poster bertuliskan “Golkar, Gerindra, PPP dan PKB jangan kasih suara di 2024”, “Blokir 4 Partai (yang menolak sepeda listrik,red) 2024”, dan “Ingat 2024!!! Sesaat lagi akan datang, jangan harap kami-kami partai kalian yang menolak, mari kita ganyang”.
Udin juga menyatakan, sangat menyayangkan sikap para RT dan RW yang melakukan demo mendukung sepeda listrik.
Apalagi demo yang dilakukannya itu tegasnya, mengarah ke politik praktis, serta terkesan tendensius.
“Jelas, mereka yang demo kemarin melakukan tindakan yang tak etis. Bahkan salah, karena telah melakukan penghasutan agar benci terhadap partai yang menolak program sepeda listrik,” kata Udin, Kamis (25/8/2022).
Padahal tambahnya, yang empat Partai Politik (Parpol) itu memperjuangkan soal insentf RT RW, dibanding pengadaan sepeda listrik.
Baca Juga: Bupati Pandeglang Dukung Kerja Sama Pelatihan Vokasi dengan BBPVP Serang
Harusnya katanya, RT RW itu bersyukur terhadap perjuangan para wakil rakyat tersebut, bukan malah memprovokasi dan mengancam.
“Di DPRD itu sifatnya kolektif kolegial, hal itu yang mestinya dimengerti oleh para RT RW yang kemarin (Rabu,red) demo. Ini malah melakukan penghasutan, agar tak memilih mereka yang tak sepakat dengan program sepeda listrik,” pungkasnya.
Menurutnya, kalau didalami yang demo kemarin bisa diproses secara hukum, karena diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan penghasutan sesuai pasal 160 KHUAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
“Dengan menulis dan berucap, agar tak memilih empat Parpol di tahun 2024 sewaktu mereka demo, saya rasa itu tindakan penghasutan dan apalagi disampaikan dimuka umum. Jelas itu masuk tindakan melawan hukum, sesuai pasal 160 di KHUAP,” jelasnya.
Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD Pandeglang, Ade Muamar, menanggapi santai soal ancaman boikot dari RT RW yang berasal dari Kecamatan Karangtanjung, Majasari dan Pandeglang.
Bahkan Ade menilai, ancaman boikot dilakukan oleh ratusan RT RW di tiga kecamatan tersebut, sah-sah saja.
Baca Juga: Unma Banten Gelar Lokakarya dan Pameran UMKM Hasil KKN 2026
Namun Ade meluruskan, terkait keberpihakan Fraksi PKB ke RT/RW di Pandeglang. PKB sejak awal mengaku fokus untuk memperjuangkan kesejahteraan melalui kenaikan insentif RT/RW, bukan sepeda listrik.
Ade menegaskan, jika insentif RT dan RW dinaikan, hal itu bisa dirasakan dengan jangka panjang.
Sedangkan jika sepeda listrik, pihaknya belum mengetahui secara pasti kekuatan dan asas manfaatnya.
“Yang perlu diluruskan oleh kami dari PKB dan empat partai lainnya, kami ingin memperjuangkan kesejahteraan RT dan RW, tapi bukan sepeda namun insentif. Kalau insentif itu melekat tiap bulan, tiap tahun. Kalau sepeda listrik, kekuatannya berapa tahun lah. Tapi kalau insentif kan, bisa tiap bulan hingga seterusnya,” tegas Ade.
Ade mengakui, jika RT/RW memiliki tugas dan beban kerja yang berat di masyarakat. Alasan itu, pihaknya lebih mendorong kenaikan insentif bukan pemberian sepeda listrik.
“Kami akui RT dan RW adalah pelayan garda di tingkat bawah, warga yang sakit dan yang melahirkan gak mungkin datang ke Bupati atau Camat, pasti datang ke RT dan RW. Kita juga apresiasi, namun apresiasi kita berbeda bukan sepeda tapi kenaikan insentif,” tegasnya lagi. (nipal)
