SATELITNEWS.ID, SERANG – Pemprov Banten menyiapkan anggaran sebesar Rp109 Miliar, untuk Bantuan Talangan (Bantalan) sosial, yang akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak langsung dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dana sebesar itu, rencananya disiapkan dari dua sumber anggaran.
Anggaran pertama, bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT). Dimana, pada APBD Perubahan 2022 ini jumlahnya mencapai Rp53 Miliar.
Pengalokasian ini, berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500/4825/SJ.
Sedangkan anggaran yang kedua, berasal dari Dana Transfer Umum (DTU) yang jumlahnya sebesar Rp56 Miliar. Sehingga, totalnya mencapai Rp109 Miliar.
Namun untuk anggaran DTU ini, Pemprov mengaku masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pusat.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, sesuai dengan ketentuan terkini Pemprov apat menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT), untuk bisa melakukan pengurangan beban masyarakat.
Baca Juga: Rencana Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Pemprov Banten Masih Wacana
Selain itu juga, Pemprov akan mengalokasikan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
“Saat ini kita sedang menunggu aturan teknisnya terkait hal itu,” pungkasnya, Sabtu (3/9/2022) malam.
Menurut Al Muktabar, kenaikan BBM ini menjadi satu pilihan yang harus diambil karena harga minyak dunia sedang meningkat dan subsidi yang disalurkan begitu besar diberikan.
Beberapa riset atas pemberian subsidi itu dipandang hanya beberapa saja yang dipandang benar-benar pas pada sasaran penerima subsidi.
“Sehingga diambil langkah kenaikan,” katanya.
Atas hal itu, Al menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak Panic buying setelah adanya pengumuman resmi kenaikan BBM.
Baca Juga: Bakesbangpol Banten Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Semangat Kebangsaan
Masyarakat harus tetap tenang, seperti biasa, Pemprov akan terus berusaha mencari solusi terbaik bagi masyarakat dalam kondisi seperti ini.
“Tidak perlu panic bayying, karena semua pasokan barang kebutuhan pokok dan lainnya masih tersedia dengan aman dan cukup. Untuk memastikan itu, saya selalu berkeliling melakukan survei di beberapa pasar di Banten,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, Al Muktabar juga mengajak kepada masyarakat agar menggunakan BBM itu dengan bijak sesuai kebutuhan kita saja.
Mudah-mudahan dengan begitu situasi tetap menjadi baik. “Dan pergerakan ekonomi di Banten menjadi tumbuh dengan baik, lapangan kerja terbuka dan kondisi pemulihan bisa semakin tercipta,” ucapnya.
Dalam kondisi seperti ini, tambahnya, yang harus dijaga oleh pemerintah adalah kemampuan daya beli masyarakat.
Sehingga meskipun mahal, jika daya belinya masih tinggi, semuanya akan terkendali dengan baik.
“Makanya kita sedang siapkan formula untuk penyaluran bantuan itu, dimana basis datanya dari Kabupaten dan Kota,” ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti mengatakan, jika mengacu pada arahan dari bapak Presiden Jokowi untuk mengalokasikan anggaran untuk Bansos BBM itu, maka Pemprov mempunyai anggaran dari dana perimbangan dan DAK sekitar Rp2,8 triliun. Itu dana transfer seluruhnya.
“Tapi yang diperintahkan itu kan hanya dari Dana Transfer Umum (DTU) yang di dalamnya ada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 2 persen,” katanya,
Jika jumlah dana transfer secara keseluruhan dari pusat yang masuk ke Pemprov Banten sebesar Rp2,8 triliun, maka 2 persen yang dialokasikan untuk Bansos BBM mencapai Rp56 miliar. Namun lagi-lagi Pemprov masih menunggu berkaitan dengan Juklak dan Juknisnya dari pusat.
“Polanya seperti apa, untuk kegiatannya seperti apa, apakah terpusat di BTT, kita sedang menunggu itu,” pungkasnya. (mg2)
