SATELITNEWS.ID, RANGKASBITUNG—Sebanyak 55.563 data Kepala Keluarga (KK) yang diterima Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak untuk mendapatkan bantuan akibat terdampak Covid-19 masih belum final. Sebab saat ini masih dilakukan validasi guna tidak tumpang tindih masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Lebak, Endin Toharudin menyatakan, data yang masuk 55.563 KK belum final dan masih dilakukan validasi.”Belum fiks, masih harus dilakukan validasi terlebih dahulu. Data yang masuk dari 28 kecamatan sebanyak 55.563 kepala keluarga, ini yang sedang kami validasi,” kata Endin Toharudin, kemarin.
Katanya, validasi perlu dilakukan karena tak sedikit desa yang mendata semua warganya, meski sebenarnya sudah masuk dalam penerima program keluarga harapan dan program sembako.”Data di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan diberi bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) I (Kabupaten-red). Sementar auntuk warga yang masuk dalam DTKS tapi belum dapat PKH atau program sembako rencana dapat bantuan dari provinsi atau pusat berupa BLT,” terang Endin.
Pada proses validasi menuru Endin, nantinya akan memilah, mana warga yang akan menerima bantuan yang bersumber dari APBD kabupaten, provinsi dan pusat.”Diharapkan semua warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 mendapat bantuan walaupun sumber dananya berbeda,” ucapnya.
Koordinator gugus tugas penanganan Covid-19 Dede Jaelani mengatakan, Pemkab setelah melakukan refocusing anggaran baik dari APBD maupun Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi.”Anggaran untuk penangan covid-19, Pemkab menganggarakan Rp171 lebih yang di dalamnya Rp 65 miliar tambahan dari bankeu. Dari jumlah tersebut, untuk bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 sebesar Rp 63,69 miliar,” pungkasnya. (mulyana/made)
