SATELITNEWS.COM, LEBAK–Upaya Kabupaten Lebak menarik lebih banyak investasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan dan kebutuhan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah juga dituntut menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha.
Asisten Daerah (Asda) I Setda Lebak Alkadri mengakui, persoalan oknum menjadi salah satu faktor yang dapat membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Lebak. “Ya salah satunya itu (oknum). Belum apa-apa persyaratan dipersulit, lahan belum apa-apa dimainkan. Awalnya murah, lama-lama ada calo. Nah, itu yang kerap terjadi,” kata Alkadri, Kamis (15/10/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, berbagai kemudahan infrastruktur yang telah tersedia di Lebak akan sia-sia apabila investor masih menghadapi hambatan ketika hendak merealisasikan usahanya.
“Lebak sudah banyak menyiapkan fasilitas. Jalan tol sudah ada, jadi kalau mau masuk gampang. Jalur kereta api tiap hari 15 menit sekali, cadangan air kita Bendungan Karian. Ke Jakarta juga dekat,” ujarnya.
Alkadri mengatakan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan kawasan yang diarahkan untuk mendukung kegiatan industri. Salah satunya berada di wilayah Cileles hingga Cikulur. “Sekarang zona industri sudah kita siapkan, di Cileles sampai Cikulur. Ini kan potensi yang luar biasa,” katanya.
Karena itu, Alkadri meminta seluruh pihak ikut menjaga kondusivitas wilayah. Jangan sampai investor yang baru berniat masuk ke Lebak sudah dihadapkan dengan persoalan yang justru membuat mereka mengurungkan niat. “Untuk mendukung investasi ke Lebak perlu kondusif wilayah. Jadi jangan sampai orang mau masuk, belum apa-apa sudah dipalakin. Gimana mau maju kita,” tegasnya.
Baca Juga: Kota Tangerang Terbuka untuk Perusahaan Multinasional
Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berasal dari masyarakat. Oknum yang menghambat investasi juga bisa muncul dari lingkungan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. “Ada aja lah oknum ya. Jangan sampai gara-gara hal sepele persoalan investor mau masuk, ribut dulu. Oknum tidak hanya dari masyarakat, dari pemerintah daerah juga ada, dari tingkat desa,” ungkap Alkadri.
Menurut dia, berbagai tindakan yang membuat investor merasa tidak nyaman pada akhirnya justru merugikan daerah sendiri. Apalagi, Lebak saat ini membutuhkan investasi untuk menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. “Merugikan investasi, gimana ini mau maju tapi dihalang-halangi,” katanya.
BeritaTerbaru
Di sisi lain, Alkadri menyebut keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dinilai tidak cukup untuk mendorong pembangunan Lebak secara maksimal.
“Anggaran itu semakin tahun kayaknya pusat masih efisiensi terus. Tahun ini di kita Rp140 miliar. Jadi kita dari mana sumbernya? Kalau kita bergantung kepada pusat, tidak akan maju-maju kita,” ujarnya. Menurutnya, pemerintah harus mencari sumber-sumber pendanaan lain, termasuk dengan mendorong investasi. Namun, upaya meningkatkan PAD juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menambah beban masyarakat.
“Nah, bagaimana kita berpikir untuk membangun Lebak, sementara pajak naik masyarakat berteriak. Bagaimana PAD naik, tapi tadi banyaknya investasi,” tutur Alkadri. Ia menambahkan, keluhan mengenai tingginya biaya di Lebak juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Bahkan, kata dia, kalangan pengusaha pernah menyampaikan bahwa biaya berusaha di Lebak masih dianggap tinggi. “Di Lebak itu biaya tinggi,” kata Alkadri menirukan keluhan pengusaha.
Padahal, lanjut dia, dari sisi upah minimum regional (UMR), Lebak masih relatif rendah. Kondisi tersebut seharusnya bisa menjadi salah satu daya tarik bagi investor yang hendak mengembangkan usahanya di daerah. “UMR Lebak masih rendah,” pungkasnya.(mulyana)
Baca Juga: Perusahaan Asal Korsel Bakal Kembangkan Pertanian Pintar di Lebak
