SATELITNEWS.COM, LEBAK–Enam tahun menanti hunian layak, warga korban banjir bandang dan tanah longsor di Lebakgedong akhirnya mendapat kepastian. Pembangunan hunian tetap (huntap) mulai dikerjakan. Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya mengungkap sejumlah persoalan yang membuat pembangunan hunian bagi 221 kepala keluarga itu berlarut-larut.
Hasbi menyebut, salah satu persoalan yang harus diselesaikan berkaitan dengan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan. Bahkan, terdapat lahan yang sebelumnya telah diwakafkan atau dihibahkan, namun kemudian kembali dipersoalkan.
“Ada juga yang diwakafkan, tapi dipermasalahkan oleh pihak yang mewakafkan. Ini saya rasa perlu diketahui publik,” kata Hasbi belum lama ini usai menerima kunjungan dan seremoni penyerahan berita acara kick off pembangunan Huntap Lebakgedong di Pendopo Pemkab Lebak dari Balai PKP.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan bersama agar kepentingan warga yang terdampak bencana tidak kembali terkendala. Pemerintah, kata dia, baik pusat, provinsi maupun daerah telah berupaya menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat. “Ketika Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak ingin membangun, ayo kita jangan mempersulit,” ujarnya.
Hasbi juga mengajak semua pihak mengedepankan semangat gotong royong. Sebab, warga terdampak telah bertahun-tahun menunggu kepastian tempat tinggal setelah bencana melanda pada 2020. “Ayo kita gotong royong bersama-sama untuk masyarakat kita yang terdampak. Sudah enam tahun lebih tidak memiliki hunian layak,” tuturnya.
Dia menjelaskan, terdapat lahan sekitar 9.000 meter persegi yang turut berkaitan dengan persoalan tersebut. Menurutnya, luasan itu cukup berarti untuk mendukung pembangunan hunian bagi warga. “Kan sudah wakaf atau hibah. Walaupun cuma 9.000 meter, ini berdampak. 9.000 meter bisa berapa unit dibangun,” katanya.
Baca Juga: TMMD Buka Akses Situs Cibedug Lebak, Jalan 1,4 Km Mulai Dibangun
Hasbi menegaskan, persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan administrasi dan status lahan. Pemerintah pun terus melakukan koordinasi dengan pihak yang berkaitan dengan lahan tersebut. “Sebetulnya ini lebih kepada administrasi, tapi kita harapkan insya Allah. Kita sudah koordinasi dengan pemilik lahan tersebut,” ujarnya.
Selain persoalan tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan keberadaan lahan sawah dilindungi di kawasan pembangunan. Karena itu, koordinasi dengan Kantor Pertanahan terus dilakukan. “Di wilayah tersebut ada lahan sawah dilindungi. Jadi kita juga tidak lupa atas kerja sama dengan Kantah Pertanahan,” kata Hasbi.
Dia menegaskan, penyelesaian pembangunan huntap membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Balai PKP Jawa I dan Kantor Pertanahan.
“Kantor Pertanahan, khususnya wilayah Lebak, kita selalu berkoordinasi. Ini tidak ada satu pun lembaga yang bekerja sendiri. Kita semua bergotong royong untuk memberikan hunian layak bagi mereka yang terdampak bencana di Lebakgedong,” ujarnya.
Pembangunan huntap kini mulai dikerjakan. Material pembangunan telah dikirim ke lokasi dan pekerjaan dilaksanakan oleh Balai PKP Jawa I. Untuk tahap pertama, pembangunan mencakup 104 unit rumah dari total kebutuhan 221 unit. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyebut anggaran pembangunan 104 unit tersebut mencapai Rp23.465.184.000.
Hasbi berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar dan terus mendapat pengawalan dari berbagai pihak. Ia juga meminta kalangan pers ikut mengawasi proses pembangunan agar pelaksanaannya berlangsung terbuka. “Setransparan mungkin, seterbuka mungkin. Kita kawal bersama-sama. Saya juga menyampaikan kepada kawan-kawan pers untuk ikut mengawal saudara-saudara kita di Lebakgedong itu. Insya Allah,” pungkasnya.(mulyana)
Baca Juga: Pemkot Tangerang Percepat Bangun Flyover Sudirman
