SATELITNEWS.ID, TANGERANG—DPRD Kota Tangerang, Rabu (22/04) siang melakukan dengar pendapat dengan Dinas Sosial Kota Tangerang. Kegiatan ini berlangsung di ruang Banmus, dan juga dihadir Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat Sosial (PSM).
Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Turid Susanto menyampaikan, pihaknya mengundang Dinsos untuk menyesuaikan data para penerima bantuan sosial (bansos) yang terdampak pandemi Covid-19. Dikatakannya, ada tiga dukungan bantuan kepada masyarakat selama terjadinya Covid-19. Yakni dari Kementerian Sosial (Kemensos), Pemprov Banten serta dari Pemkot Tangerang dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos). “Dari Kemensos jumlah penerim bansos mencapai 75.911 KK. Dan data yang diusulkan sebanyak 64.276. Jadi kita masih punya kuota 11.635,” ujar Turidi usai kegiatan, kemarin.
Adapun kuota bantuan data dari Pemprov sebanyak 86.783 KK. Dari jumlah tersebut katanya sebagian sudah disalurkan. “Insya Allah Pemkot Tangerang masih terus mendata lagi sekiranya memang ada tambahan,” jelasnya.
Bentuk bansos ada yang berbentuk uang sebesar Rp 600 ribu, khususnya untuk Bansos dari Pemprov Banten. Untuk teknis penyalurannya adalah dengan dibuatkan buku tabungan. Dia menjelaskan, bahwa penerima bantuan ini dipastikan dari Program Keluarga Harapan (PKH) program lainnya. “Dia yang memang terdampak dan layak mendapatkan bantuan ini,” jelasnya. Ia menyatakan bantuan yang diberikan direncanakan akan berjalan selama tiga bulan.
Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Suli Rosadi menyampaikan, bantuan sosial yang diberikan Kemensos berupa sembako senilai Rp 600 ribu dan dibagi dalam dua tahap. Untuk dua minggu pertama, disalurkan dengan nilai Rp 300 ribu. “Rp 300 ribu itu berarti untuk 14 hari. Nah, bila dalam 14 hari itu tidak ada perubahan atas kondisi yang terjadi, maka ditambah lagi dua minggu berikutnya Rp 300 ribu. Jadi total dalam sebulan Rp 600 ribu,” jelasnya.
Suli menjelaskan, bantuan yang diberikan bukanlah dalam rangka peningkatan kesejahteraan, melainkan agar masyarakat tidak keluar rumah selama terjadinya pandemi. “Jadi ini bukan bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH. Jadi ini untuk mendukung masyarakat tetap di rumah selama PSBB,” jelasnya.
Baca Juga: Gedong Tinggi Ciledug Dibongkar, Pemkot Tangerang Kaji Sisa Bangunan untuk Rekonstruksi
Mantan Camat Karawaci ini lebih jauh menyampaikan, untuk jumlah penerima bansos dari Pemkot Tangerang saat ini masih terus didata. Termasuk untuk jumlah nominal uang yang diserahkan, menurutnya akan ditentukan kemudian. “Yang sudah mendapat bantuan pusat tidak akan mendapat bantuan provinsi, yang sudah mendapat bantuan provinsi tidak akan dibantu oleh Pemkot Tangerang,” ujarnya. Disinggung soal jumlah data calon penerima bansos dari Pemkot yakni 162.000-151.000 atau sekitar 11.000 KK. “Ini data yang sudah masuk,” jelasnya.
Sementa TKSK Pinang, Mumu Rohimu berharap agar ada persamaan persepsi antara Pemkot dan DPRD Kota Tangerang terkait data yang sudah diserahkan. “Harus satu persepsi,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya harus ada kepedulian terhadap tenaga PSM yang sudah berjuang mendata warga. Sebab selama ini, meski sudah sudah semaksimal mungkin melakukan pendataan di tengah keterbatasan, namun ada saja pihak yang tidak menghargai bahkan membuat pernyataan yang membuat para tenaga PSM meradang. “Alih-alih kita dibantu dengan misalnya memberikan vitamin atau APD. PSM malah disangka macam-macam,” ujarnya. (irfan/made)
