UMT Gelar Uji Publik Pansel Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Isu kekerasan seksual di institusi pendidikan seperti kampus seolah menjadi fenomena gunung es. Meski demikian, tidak semua korban berani melapor dengan berbagai alasan. Terlebih bila antara korban dan pelaku terjadi ketimpangan relasi kuasa seperti antara pengajar dan peserta didiknya.

Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) pun menyadari kondisi tersebut dengan bakal segera membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Namun sebelum satgas tersebut aktif, terlebih dahulu dibentuk panitia seleksi (pansel). Kamis (15/12/2022) dilakukan uji publik terhadap sembilan calon pansel oleh sejumlah panelis yang berasal dari berbagai kalangan seperti Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang serta pihak lainnya. Namun satu orang calon anggota pansel tidak bisa hadir lantaran sedang cuti usai melahirkan.

Yang menarik, dari sembilan orang calon pansel ini semuanya merupakan perempuan. Dan uniknya lagi, hanya satu orang yang merupakan perwakilan mahasiswi. Sementara delapan lainnya adalah para dosen di kampus tersebut. Satgas ini akan bekerja selama dua tahun, termasuk dengan melibatkan unsur mahasiswa.Satgas ini nantinya akan bertugas memberi pendampingan kepada korban baik ketika ingin meneruskannya ke ranah hukum maupun untuk membantu psikologis korban.

Prof Aris Gumilar selaku Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhamamdiyah Tangerang yang mewakili rektor dalam sambutannya menyampaikan, pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan amanat Permedikbudristek No 30/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Sehingga pembentukan Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di UMT ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual,” ucapnya. Namun demikian, dia berharap pengertian kekerasan seksual memiliki makna maupun batasan jelas. Jangan sampai regulasi ini diterapkan secara serampangan. “Misalnya, jangan sampai sesuatu yang sifatnya bercanda malah dianggap melakukan pelecehan seksual. Jadi harus jelas defenisi dan batasan yang disebut melakukan kekerasan atau pelecehan seksual,” ujarnya. (made)