SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif KRL tahun depan yang sempat diproses anggota DPR RI beberapa waktu lalu. Tapi, akan berlaku tarif subsidi khusus masyarakat miskin.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan, pengguna KRL nantinya wajib menggunakan kartu. Namun, dia tidak membeberkan lebih detail kartu seperti apa yang dimaksud dan bedanya dengan kartu pembayaran yang saat ini sudah digunakan.
“Saya yakin rekan wartawan punya kartu semua nanti,” ujarnya saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023, kemarin.
Dia menjelaskan, dengan perubahan sistem pembayaran KRL tersebut, tarif untuk masyarakat yang mampu akan dibedakan dengan yang diterapkan untuk masyarakat miskin.
“Yang sudah berdasi, berdasi bukan apa-apa ya, tapi kemampuan finansial tinggi mesti bayar lain, yang average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik,” ungkap Budi Karya.
Dia mencontohkan, tarif KRL asli tanpa subsidi PSO bisa mencapai Rp 10 ribu sampai dengan Rp 15 ribu. Dengan adanya subsidi, maka tarif KRL dasar menjadi Rp 3.500.
Baca Juga: Pemerintah Subsidi Biaya Haji 2027 Rp 3,2 Juta, Jamaah Lunasi Rata-Rata Rp 23 juta
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan, sistem pembayaran KRL yang baru akan mengusung konsep subsidi tepat guna. Hal ini mengacu kepada data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Itu subsidi tepat guna. Artinya, tidak naik tapi nantinya kita pakai data yang ada di Kemendagri. Yang kaya bayar sesuai aslinya, mohon maaf yang miskin atau kurang mampu nanti itu yang dapat subsidi,” jelas Risal.
Risal membuka kemungkinan selain menggunakan basis data Kemendagri, pihaknya juga mempertimbangkan data lain untuk penerapan subsidi tepat guna pembayaran KRL tersebut. Seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.
“Bisa jadi itu, nanti data terbaik yang mana itu yang kita pakai,” tuturnya.
Pihaknya menargetkan, sistem pembayaran KRL baru ini dapat diterapkan secepat mungkin di tahun depan. Setelah mempersiapkan kartu, pembayaran dan data yang digunakan.
Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengatakan, tarif KRL sudah sepatutnya tidak naik. Kenaikan tarif KRL dirasa kurang tepat di tengah perjuangan masyarakat bangkit dari pandemi Covid-19.
Baca Juga: Revisi UU LLAJ Dikebut: Ojol Diatur, Denda ODOL Rp50 M
“Pengguna jasa KRL banyak yang menolak kenaikan tarif ini dan meminta agar kenaikan itu dikaji ulang. Tentunya kenaikan tarif ini akan memperberat beban masyarakat,” kata Suryadi. (rm)
