SATELITNEWS.COM, SERANG–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, sudah bersurat ke KPU Pusat, terkait dengan opsi penambahan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 mendatang, yang semula enam menjadi tujuan Dapil.
Usulan itu, merupakan hasil uji publik yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti, tokoh masyarakat, akademisi, partai politik, pengamat dan berbagai unsur lainnya.
Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengatakan, ada dua opsi yang diusulkan ke KPU RI, yakni pemekaran Dapil dari yang semula Walantaka dan Curug satu Dapil, dipecah menjadi dua. Kemudian, usulan yang kedua tetap menjadi satu Dapil.
“Semuanya sudah diusulkan, saat ini sudah di KPU RI. Saat ini, kami sedang menunggu apakah di acc yang enam apa tujuh,” kata Ade, saat dihubungi melalui sambungan telepon selulernya, Minggu (15/1/2023).
Kata Ade, ada beberapa pertimbangan terhadap usulan penambahan Dapil itu, diantaranya ada anggapan dari masyarakat, jika dewan yang terpilih dari Walantaka, maka untuk warga Curug kurang mendapat perhatian. Begitu juga sebaliknya.
“Sehingga, mereka memilih dimekarkan saja. Meskipun, dengan jumlah kursi yang lebih sedikit,” ujarnya.
Baca Juga: Terkait Distribusi Formulir C Plano, KPU Kota Serang Diminta Ambil Ambil Tindakan
Selain itu, Ade menambahkan, dilihat dari jumlah penduduk dua kecamatan itu, berdasarkan aturan Perundang-Undangan, juga sudah dimungkinkan dimekarkan menjadi dua Dapil. Ade mengutip bunyi Undang-Undang itu, dimana untuk Dapil itu bisa dibentuk minimal tiga kursi dan maksimal 12 kursi.
“Kalau dipetakan, Kecamatan Curug menjadi empat dan Walantaka tujuh. Hanya saja, jumlah suaranya nanti berkurang,” ujarnya.
BeritaTerbaru
Diakuinya, usulan itu merupakan bagian dari tahapan Pemilu. Sehingga, dirinya memastikan hal itu tidak akan mengganggu tahapan Pemilu lainnya.
“Tidak, tidak akan mengganggu tahapan Pemilu. Karena setelah penetapan Dapil selesai, baru akan ada pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg),” ujarnya lagi.
Untuk keputusan pastinya terhadap usulan itu, lanjut Ade, akan diputuskan sekitar minggu pertama bulan Februari 2023, atau paling lambat di minggu kedua. (mg2)
