SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2027 sekira Rp9,68 Triliun, atau lebih kecil dibandingkan proyeksi tahun 2026, sebesar Rp10,27 Triliun pada anggaran murni, kemudian menjadi Rp9,75 Triliun setelah perubahan.
Meski diproyeksikan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, Pemprov Banten memastikan program prioritas pembangunan akan tetap berjalan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi memastikan, program prioritas pembangunan ditahun 2027 tetap berjalan sesuai program kerja pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain itu, khusus bagi program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga tetap mendapatkan porsi yang utuh. Kebijakan itu sengaja dilakukan agar warga Banten bisa merasakan dampak pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Banten.
“Iya, terus bertambah kuotanya. Sekolah gratis untuk swasta itu bertambah, karena kan nanti di tahun depan itu masuk angkatan baru ya, yang kelas 10 yang baru. Terus BPJS juga kan setiap tahun bertambah karena alhamdulillah angka kematian lebih kecil daripada angka kelahiran,” katanya, Jumat (9/10/2026).
“Belum lagi program-program infrastruktur Bang Andra, dan bansos juga insya Allah kita akan naikkan. Jadi enggak ada. Enggak ada pengurangan,” sambungnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Ajak Warga Kawal APBD 2027
Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) ini memastikan, penyusunan anggaran akan difokuskan pada belanja atau program bermanfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan yang dinilai tidak memberikan dampak langsung telah mulai dikurangi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Semua sudah bersepakat, eksekutif dan legislatif, bahwa anggaran dari mulai perubahan saat ini sih sampai dengan ke depan itu harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Gitu loh,” ujarnya.
“Ya contoh konkret lah, kita kan tukin aja kita kurangin untuk kepentingan masyarakat kok. Bukan karena efisiensi, bukan karena defisit, tapi memang kami menyadari bahwa kebutuhan masyarakat lebih penting daripada kebutuhan aparatur,” timpalnya. (adib)
