SATELITNEWS.COM, SERANG–Ada sekitar 47.910 atau 6,79 persen warga Kota Serang masih dalam kondisi miskin yang diduga belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Pengentasan terhadap jumlah itu belum maksimal, lantaran sebagian besar dari mereka belum mendapatkan bantuan perlindungan sosial.
“Belum semuanya mendapat bantuan. Ada beberapa yang berstatus miskin atau rentan, sudah memperoleh bantuan sosial,” kata Wali Kota Serang, Syafruddin, akhir pekan lalu.
Menurutnya, Pemkot sudah melakukan berbagai langkah dalam menangani persoalan kemiskinan, seperti, memberikan beberapa bantuan usaha, bantuan rumah layak huni dan beberapa program lain, yang sudah disalurkan.
“Itu sudah kita lakukan melalui Dinsos,” tandasnya.
Diakui Syafruddin, masyarakat miskin di Kota Serang hampir menyebar rata di seluruh kecamatan. Namun, Kecamatan Serang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah masyarakat miskin tertinggi, yang mencapai 10.500 Kepala Keluarga (KK).
Syafruddin berdalih, hal itu disebabkan karena jumlah penduduk di Ibu Kota Serang tersebut lebih banyak, dibandingkan kecamatan lainnya. “Jadi yang paling tinggi, di Kecamatan Serang. Karena, jumlah penduduknya juga kan paling banyak,” kilahnya.
Baca Juga: 1.800 Masker Gratis Dibagikan Kepada Pengendara di Kota Serang dan Cilegon
Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang Toyalis mengatakan, berdasarkan data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat sekitar 150.000 warga dengan kondisi miskin yang tercatat di Dinsos Kota Serang.
“Memang itulah datanya, dan sudah kami salurkan. Mayoritas masyarakat yang masuk program ini, tidak memiliki penghasilan tetap atau serabutan dan masuk kategori tidak mampu,” ujar Toyalis.
BeritaTerbaru
Ditambahkannya, angka atau data kemiskinan yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS), tidak sama dengan data pada penerima manfaat PKH di dinasnya.
Sebab, data program bantuan sosial tersebut berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos), dan pihaknya hanya sebagai perantara untuk penyaluran saja.
“Kalau di kami, ada 150 ribu. Itu datanya langsung dari Kemensos RI, bukan dari Dinsos. Kami hanya memantau dan monitoring saja,” ujarnya. (mg2)
