SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, mendorong agar gabah lokal hasil panen para petani bisa dimaksimalkan pengelolaannya di dalam daerah.
Antisipasi itu penting dilakukan, mengingat saat ini sebagian besar daerah di Banten sudah memasuki masa panen raya.
Terlebih, saat ini komoditas beras menjadi sangat dibutuhkan oleh sebagian besar daerah-daerah di Indonesia, dalam rangka menekan angka inflasi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, beras menjadi penyumbang inflasi terbesar pada periode Januari 2023 dan penyumbang Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di seluruh daerah.
Ada 10 komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi yakni, komoditas Beras terjadi kenaikan di 149 Kabupaten/Kota, Cabai Merah di 123 daerah, Minyak Goreng 117 daerah, Bawang Merah 84 daerah, Cabai Rawit 47 daerah, Bawang Putih 33 daerah, Daging Ayam Ras di 21 daerah, Udang Basah di 20 daerah, Ikan Kembung di 19 daerah dan Tempe di 17 daerah.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, untuk mencapai harapan itu, pihaknya sudah melakukan kordinasi bersama Bulog dan BUMD yang ada, dalam hal ini PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), agar serapan gabah dari petani itu bisa semaksimal mungkin.
Baca Juga: Anggaran Tenaga Ahli Pemprov Banten Fantastis, Eko Susilo: Semua OPD Diminta Lakukan Evaluasi
“Itu bisa dilakukan dengan berbagai langkah. Intinya sedapat mungkin kita mengusahakan agar pengelolaan gabah dengan beras terjadi di daerah kita sendiri,” pungkasnya, seusai mengikuti Rakor Inflasi di Pendopo Gubernur Banten, Senin (27/2/2023), yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.
Selain itu, lanjutnya, Al juga mendorong agar para pengusaha-pengusaha lokal yang mempunyai penggilingan padi atau Rice Mailing Unit (RMU) bisa dilibatkan dalam rantai usaha ini.
BeritaTerbaru
Itu penting dilakukan, agar panen raya ini bisa menjadi hajat masyarakat Banten bersama.
“Terhadap berbagai persoalan yang butuh dikomunikasikan dengan pemerintah, kita siap untuk memfasilitasi itu,” katanya.
Pada tahun 2022 lalu, produksi gabah dari petani mencapai 1,7 juta ton. Dari jumlah itu, peran BUMD hanya bisa menyerap sebanyak 1.000 ton dan Bulog yang diperkirakan mencapai 4.000 ton, kemudian 350.000 ton dikooptasi oleh korporasi, sedangkan sisanya patut diduga masih keluar daerah.
Sedangkan untuk tahun ini, Pemprov meningkatkan target capaian panen gabah dari petani lokal sebanyak 2 juta ton lebih.
Baca Juga: Pemprov Banten Diminta Bersikap Lebih Serius Mengevaluasi Hibah BOS Swasta
Secara hitungan angka, target itu dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 12 juta lebih penduduk Banten. Ditambah lagi Pemprov mengalokasikan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 1.384 ton beras.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komunitas Penggilingan Padi dan Beras Mandiri (KPPBM) Anis Fuad mengatakan, WPI berani membeli gabah dari petani dengan harga tinggi mencapai Rp6.000 per kilogram.
Harga itu jelas, sangat tidak terjangkau bagi para pengusaha penggilingan lokal yang hanya mampu membeli dengan harga Rp5.500 per kilogram.
Informasi yang dihimpun, WPI dengan RMU dan gudang yang dimilikinya dalam sehari bisa memproduksi 1.000 kg beras dengan kualitas premium dengan target sebanyak 350 ribu ton dalam setahun.
Artinya, sekitar 15 persen lebih produksi gabah di Banten tahun 2023 dikelola oleh korporasi, sedangkan PT ABM tidak sampai mengelola sampai 5 persen saja.
Selain membeli gabah dengan harga tinggi, WPI juga melakukan strategi pasar melalui pembinaan ke sejumlah Gapoktan. Dengan begitu, para petani dipastikan akan tetap menjual gabahnya ke WPI.
Anis mengaku, sudah beberapa musim ini penggilingannya tidak beroperasi karena gabah dari para petani yang biasa ia beli beralih ke WPI.
Begitu juga dengan rekan-rekan lainnya yang hampir 80 persen juga off. “Seharusnya WPI itu tidak membeli gabah tapi beli berasnya saja,” imbuhnya. (mg2)
