SATELITNEWS.COM, SERPONG—Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menerima bantuan keuangan dari Pemprov Banten sebesar Rp 5 miliar dari usulan sebesar Rp 100 miliar. Dengan bantuan keuangan yang minim ini, Pemkot akan menggunakannya untuk pembangunan di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) yakni penanganan jalan di simpang Sasak Tinggi dan drainase di wilayah Ciputat.
Program penanganan di dua lokasi tersebut, akan dilakukan dengan alokasi anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Banten senilai Rp 5 miliar kepada Pemkot Tangsel.
Adapun, bantuan keuangan tersebut disalurkan berdasarkan usulan kabupaten/kota sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan Gubernur No 4 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021.
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyambut baik adanya bantuan keuangan tersebut. Meski, nilai yang akan dikucurkan masih terlampau jauh dari jumlah yang diusulkan.
“Salah satu indikatornya itu, kapasitas fiskal kita yang kemarin itu kedua setelah Provinsi Banten. Makanya rendah dapat bantuan keuangannya. Semuanya saya tumpahkan ke Bina Marga,” ujar Benyamin dalam Forum Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bilangan Serpong, Tangsel, Selasa (28/2).
Ia berharap agar bantuan keuangan tersebut dapat digunakan seoptimal mungkin. Serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: 420 Pengaduan Konsumen ke BPKN, Kerugian Rp30,89 Miliar
Termasuk juga untuk seluruh program lainnya, yang dicanangkan akan berlangsung pada tahun ini dan 2024 mendatang.
“Yang pertama hasilkan impact dan benefit dari setiap usulan yang ada. Jangan sampai hanya sekadar outcome. Kedua, kenali betul problem yang terjadi hari ini, kemarin, dan kira-kira pada tahun ini. Problem itu yang kita jawab dengan program tahun 2024, karena terus berkesinambungan,” tuturnya.
BeritaTerbaru
Lebih lanjut, Kepala DSDABMBK Kota Tangsel, Robbi Cahyadi memaparkan, bantuan keuangan senilai Rp 5 miliar tersebut akan digunakan untuk penanganan di wilayah yang masih menjadi kewenangan kota.
“Sudah ada pembahasan dengan Pemerintah Provinsi juga, satu adalah untuk penanganan Simpang Sasak Tinggi yang menjadi kewenangan kota. Satu lagi, untuk penanganan drainase di Ciputat,” papar Robbi pada kesempatan yang sama.
Sementara itu untuk 2024 mendatang, Ia menyampaikan bahwa pihaknya masih akan fokus terhadap penanganan banjir dan simpang jalan kota lainnya yang kini masih menjadi problematika.
“Membantu mengurai kemacetan di ruas jalan provinsi dan nasional dengan mengoptimalkan lengan sirip. Kita kan sistem sekundernya. Kita akan bikin terus menerus. Koridor-koridor di kolektor sekunder dan arteri sekunder. Jadi biar (Jalan-red) Siliwangi gak terlalu macet atau di Jalan Aria Putra (Ciputat-red),” tandasnya. (irm/bnn)
