SATELITNEWS.COM, SERANG—Pemerintah tak selamanya memberikan program bantuan sosial (Bansos) kepada Kepala Keluarga (KK) di Provinsi Banten yang selama ini menerimanya. Akan ada evaluasi seriap tahun. Dan bagi mereka yang sudah lima tahun, akan dikaji dan telaah secara intensif.
“Dari sekitar 50 ribu penerima program ini, masih sangat sedikit yang naik kelas,” kata Sekretaris Dinas Sosial Banten Budi Darma didamping penyulug sosial, Slamet Riyadi usai acara bertajuk Pembinaan Lanjutan Bagi Keluarga Penerima Manfaat program Bantuan Sosial Banten 2023 Jumat pekan lalu.
Dikatakan Budi, dalam acara tersebut pihaknya memberikan pemahaman kepada para penerima program bansos keluarga dari Pemprov Banten di Kota Cilegon untuk kemudian mempunyai kesadaran menjadi mandiri alias tidak seterusnya menjadi penerima bansos.
Dijelasksn kepada mereka, kata Budi, bahwa bagi para penerima program bansos secara umum, termasuk bansos keluarga dari Pemprov Banten ini bahwa setelah lima tahun menjadi penerima akan dilakukan semacam evaluasi.
“Terhadap mereka yang hasil evaluasinya dinyatakan masih miskin, akan diperpanjang status penerimanya selama 1 tahun,” kata Budi.
Namun bagi mereka yang hasil evaluasinya menunjukkan telah keluar dari status miskin atau sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, akan diberikan program lanjutan yang sifatnya lebih kepada pemberdayaan.
Baca Juga: Program Magang ke Jepang Minim Peminat, Di Banten Baru 73 Pendaftar
“Di sini (program pemberdayaan) kita akan beri semacam program pelatihan keterampilan hingga permodalan yang kita proyeksikan mereka bisa berkembang setelah statsunya mandiri alias sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar sendiri,” paparnya.
Lebih jauh Budi mengatakan, pada kegiatan tersebut juga ditegaskan mengenai komitmen para penerima bansos keluarga dari Pemprov Banten untuk wajib mengakses layanan pendidikan dan kesehatan bagi mereka yang masing-masing memiliki anak usia sekolah dan ibu hamil serta balita atau bayi di bawah umur lima tahun.
“Jadi kalau mereka orang tuanya sebelumnya tidak sekolah, maka anaknya wajib sekolah dengan mengakses layana pendidikan yang disediakan pemerintah. Begitu juga ibu hamil dan balita mereka wajib mengakses layanan kesehatan dari pemerintah sehingga terjamin masa depannya,” katanya.
Terakhir Budi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut akan dilakukan secara roadshow ke seluruh Provinsi Banten. “Iya, nanti kita roadshow lakukan ini ke kabupaten dan kota lainnya di Banten. Cilegon yang pertama. Nanti kita ke Pandeglang, Lebak, Serang dan wilayah Tangerang juga,” ujarnya. (rus/bnn)
