SATELITNEWS.COM LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, mengklaim pelaksanaan intervensi stunting selama ini menurun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Hal itu diperoleh data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), dari 6,38 % pada tahun 2021 turun menjadi 4,27 % di tahun 2022.
Wakil Bupati (Wabup) Lebak Ade Sumardi, membenarkan kabar tersebut. Menurut Ade, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Lebak, hasil yang signifikan tidak terlepas kerjasama semua elemen masyarakat dan pemerintah yang sudah menyukseskan program tersebut.
“Jika melihat data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), dari 6,38 % pada tahun 2021 turun menjadi 4,27 % di tahun 2022,” kata Ade Sumardi, Jumat (2/6/2023).
“Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting menurun 1,1 %, di mana pada akhir tahun 2021 sebesar 27,3 % menjadi 26,2 % di akhir tahun 2022,” timpal Ade.
Saat disinggung, faktor apa yang menjadi keberhasilan dalam penurunan stunting?Ade mengaku publikasi yang intens dilakukan di berbagai media agar masyarakat mendapatkan edukasi dan mampu melakukan langkah-langkah pencegahan stunting secara mandiri.
Ade menerangkan hasil yang signifikan tidak lepas dari banyaknya program prioritas daerah untuk mempercepat penurunan stunting di Lebak.
Baca Juga: Rumahnya Berdekatan dengan SPPG, Penderita Stunting di Kota Serang Terabaikan
Pemkab Lebak terus menerus meningkatkan kapasitas para pelaksana di lapangan, mulai dari pembinaan kader pembangunan manusia, evaluasi pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak.
“TPK melakukan pendampingan terhadap keluarga, pelatihan tematik pekarangan lestari, pengawasan keamanan pangan, peningkatan posyandu dan Kampung KB responsif stunting, bimbingan perkawinan terpadu (Depag-KB-Kes) dan juga penguatan peran duta genre pada pencegahan stunting dari hulu,” tuturnya.
“Kemudian dilakukan pengembangan distribusi akses air minum layak dan sanitasi layak. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik tingkat PAUD, pengawalan bantuan sosial, santunan, stimulasi pangan untuk peningkatan status gizi, pelatihan Tim Dahsat (Dapur Sehat Atasi Stunting) tingkat desa, dan promosi gerakan bapak/bunda asuh anak stunting,” tandasnya. (mulyana)
