SATELITNEWS.COM, SERANG–Perkumpulan Urang Banten (PUB), menyoroti terkait gedung mewah delapan lantai RSUD Banten, yang dinilai kurang efektif memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Banten.
Kendatipun itu baik, namun menurut PUB, yang lebih dibutuhkan masyarakat itu adalah layanan kesehatan atau Puskesmas yang dekat dan mudah dijangkau. Terutama, bagi masyarakat yang tinggal di pelosok desa yang jauh dari keramaian.
Fakta yang terjadi sekarang, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan secara optimal, karena lokasinya yang jauh. Belum lagi, kondisi infrastruktur yang kurang baik, yang menjadi salah satu hambatan mereka ketika akan berobat.
Ketua Umum PUB Taufiequrachman Ruki, pada saat Silaturahmi seluruh pengurus dan anggota PUB di salah satu hotel di Kota Cilegon, Sabtu (3/6/2023) lalu mengungkapkan, atas hal itu dirinya mendorong kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar, untuk memperhatikan hal tersebut.
Terlebih, Al Muktabar merupakan salah satu dari 10 tokoh yang menyusun perencanaan pembangunan, pada saat pertama kali Provinsi Banten berdiri. “Ia pasti paham betul, apa yang seharusnya dilakukan dengan jabatan yang ia pegang saat ini. Al mempunyai keleluasaan yang besar, bagaimana menjadikan masyarakat Banten lebih sejahtera, seperti yang di cita-citakan oleh para pendiri dan penggagas Provinsi Banten kala itu,” ujarnya.
Selain layanan kesehatan, lanjut mantan Ketua KPK RI dua periode ini, layanan dasar lainnya juga harus diperhatikan betul oleh Pemprov Banten, seperti pendidikan, infrastruktur serta angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang sampai saat ini masih tinggi.
“Infrastruktur ini penting pak. Karena ini merupakan akses utama masyarakat. Jangan sampai karena persoalan ini, kita tidak bisa maju-maju,” tandasnya.
Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah, pendidikan dan pengangguran. Kedua hal ini seharusnya, jika sudah saling terkait maka angka pengangguran kita akan terus menurun. Karena produktivitas angkatan kerja terus meningkat.
“Angka pengangguran kita masih tinggi. Padahal industri kita banyak. Bahkan, nilai investasi kita juga yang masuk sangat tinggi. Ini harus dirasakan oleh masyarakat Banten,” pungkasnya.
Sementara, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, terhadap beberapa hal yang menjadi sorotan dari PUB itu, dirinya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Pasalnya, di situ ada yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota.
“Yang menjadi kewenangan Provinsi, tentu kita akan tindaklanjuti. Tapi jika disitu ada kewenangan Kabupaten dan Kota, tentu kita akan lakukan koordinasi,” ungkap Al.
Tidak sampai di situ, Provinsi Banten juga bisa memberikan bantuan anggaran untuk pembangunan berbagai hal di atas. Jika anggaran di Kabupaten dan Kota terbatas. “Itu bisa kita skemakan, melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) yang peruntukannya sudah dispesifikasikan,” pungkasnya. (mg2)
