SATELITNEWS.COM, LEBAK—Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Kabupaten Lebak Ade Bukhori angkat bicara soal rencana pemerintah pusat yang bakal menghapus tenaga honorer. Ia pun tak mempermasalahkan kebijakan tersebut selama ada penyelesaian yang tidak memberatkan bagi abdi negera non PNS tersebut.
Untuk diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) berencana akan melakukan penghapusan tenaga honorer. Bahkan, saat ini Kemenpan RB sedang melakukan simulasi perhitungan pendapatan non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer terkait dengan penghapusan tenaga honorer atau tenaga Non-ASN.
“Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, bakal berkomitmen menuntaskan persoalan honorer di Lebak dengan adanya pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Ade Bukhori melalui telepon selulernya, Rabu (26/07/2023).
“Kami berkomitmen untuk menuntaskan persoalan honorer, memang sudah terbukti kan ya. Ada tahap 1, tahap 2 dan yang kemarin tahap 3. Ada 1.500 orang dari tahap 3. Dan kedepannya 500 lebih disiapkan kuotanya, untuk temen-temen,” Ade mengungkapkan komitmen yang dimaksud yakni mendorong tenaga honorer masuk di jalur PPPK.
Menurut Ade, karena yang tersentuh hari ini di Lebak, baru guru, tenaga kesehatan dan penyuluhan pertanian. Dengan adanya rencana penghapusan merupakan hal positif, Karena persoalan honorer lambat laun bisa selesai.
“Bahkan di tahun ini dan tahun depan, persoalan honorer khususnya di guru bisa segera diselesaikan. Cuma kami berharap juga kepada pemerintah pusat dan daerah. Untuk ke depannya, agar segera diperhatikan honorer tendik (tenaga pendidik) yakni temen-temen operator sekolah, TU dan lain-lain itukan belum tersentuh,” tutur .
Baca Juga: Alih Status PPPK, Disdik Lebak: Bisa Dongkrak Mutu
“Mudah-mudahan kedepannya baik pemerintah daerah maupun pusat menyelesaikan persoalan tadi itu. Tenaga kependidikannya TU dan penjaga sekolah,” timpal Ade.
Kendati demikian, Ade menuturkan bukan berarti di Lebak tidak ada hambatan. Tetapi ada persoalan yang masih belum terselesaikan. “Sebenernya gini, persoalan honorer ini gini. Tidak perlu ada aksi dan reaksi apa-apa, dari honorer itu sendiri. Kalo memang pemerintah itu bergaining. Maksud saya gini, pemerintah daerah kan punya kelompok. Kalo kepala desa Apdesi dan lain-lain, pasti bupati dan Walikota ada kelompok,” ucapnya.
Katanya, jika memang serius ingin menuntaskan persoalan honorer, tinggal kelompok itu mengundang pihak kementerian. “Diskusi antara pemerintah dan pemerintah ngomong. Pasti semuanya beres tidak ada yang tidak beres. Sebetulnya tidak ada reaksi dan aksi kalo pemerintah serius,” ujarnya.
“Tapi Alhamdulillah di Kabupaten Lebak, kami mengucapkan terimakasih, ke Pemda Lebak yang memag betul-betul konsen untuk menuntaskan persoalan honorer, terutama di guru,” sambungnya.(mulyana)
