SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Krisis air bersih di Kabupaten Pandeglang, dampak dari kemarau berkepanjangan, makin meluas. Awalnya, hanya ada 10 kecamatan yang mengalami krisis air bersih, kini jumlahnya bertambah menjadi 16 kecamatan.
Hingga saat ini, Pemkab Pandeglang belum menetapkan darurat bencana. Alasannya, karena membutuhkan kajian dan persetujuan dari kementerian terkait, karena berhubungan dengan penggunaan anggaran Tak Terduga (Dana TT).
Diketahui, 16 kecamatan yang mengalami krisis air bersih itu yakni, Kecamatan Patia, Sukaresmi, Sobang, Cikeusik, Karang Tanjung, Cadasari, Panimbang, Mandalawangi, Angsana, Banjar, Sindangresmi, Picung, Pagelaran, Cibitung, Bojong, dan Kecamatan Saketi.
Dari jumlah itu, sebanyak 78 Desa dan Kelurahan terkena bencana tersebut, dan menyebabkan 9.445 Kepala Keluarga (KK) kesulitan mendapatkan pasokan air bersih, untuk kebutuhan sehari-hari.
Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, Rian Sutansyah mengatakan, krisis air bersih di Kabupaten Pandeglang semakin meluas. Kali ini, wilayah yang mengalami krisis air bersih ada di 16 kecamatan.
“Semaki meluas. Awalnya memang hanya ada 10 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Tetapi sekarang, sudah sampai 16 kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang mengalami krisis air bersih,” kata Rian, Rabu (6/9/2023).
Baca Juga: Disdikpora Pandeglang Bangun Kolaborasi dengan PWI-SMSI
Rian mengatakan, pihaknya hanya bisa membantu menyediakan pasokan air bersih untuk warga yang membutuhkan. Itu pun, kata dia, harus dilakukan setiap hari karena keterbatasan jumlah armada pengangkut air bersih.
“Kalau program enggak ada, kita hanya membantu menyediakan air bersih. Sudah 332.000 liter air bersih yang kita kirim ke masyarakat. Itu pun, sehari hanya bisa empat tangki, karena armada kita sangat terbatas,” tambahnya.
Rian mengatakan, kondisi tersebut bisa terus meluas apabila tidak segera turun hujan. Soalnya, sumber mata air yang biasa digunakan masyarakat mengalami kekeringan akibat kemarau.
“Kondisi ini bisa semakin meluas, karena sampai sekarang saja belum ada tanda akan turun hujan,” ujarnya.
Rian mengatakan, pihaknya belum bisa menetapkan darurat bencana kekeringan meski jumlah kecamatan yang mengalami krisis air bersih semakin bertambah.
Hal itu karena, belum semua kelurahan atau desa dalam satu kecamatan yang mengalami krisis air bersih.
Baca Juga: Kendaraan Rombongan Manasik Haji TK Nurul Bahari Sukaresmi Pandeglang Kecelakaan
“Belum bisa kita tetapkan darurat bencana. Karena kan dalam satu kecamatan itu hanya dua atau tiga desa yang mengalami krisis air bersih. Makanya kita belum bisa menetapkan darurat bencana,” pungkasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Kurnia Satriawan mengaku, sejauh ini program kerja untuk mengatasi persoalan krisis air bersih hanya menggandeng semua pihak untuk ikut membantu menyuplai air bersih.
“Kita programnya, hanya memberikan bantuan air bersih, itu pun dengan melibatkan semua pihak. Tetapi, kalau SPAM Tanjung Lesung sudah berjalan, tentunya itu juga bisa membantu mengatasi krisis air bersih,” ungkap Kurnia.
Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang M Habibi Arafat menyarankan, agar Pemkab Pandeglang memberikan perhatian serius dalam menghadapi persoalan krisis air bersih.
Sehingga, ke depan masyarakat tidak lagi disulitkan oleh persoalan kekurangan pasokan air bersih.
“Seharusnya memang ada antisipasi kekeringan, bukan hanya mengirimkan bantuan air bersih. Tetapi bagaimana pun ketersediaan air harus tetap ada, meskipun musim kemarau. Nah, inilah yang harus diperhatikan, jadi ketika kemarau pun masyarakat tetap tenang, karena enggak terjadi krisis air,” imbuhnya.(mg4)
