SATELITNEWS.COM, SERANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, meminta Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Serang untuk mendorong seluruh perusahaan agar membantu menangani permasalahan kekeringan.
“Saya kira, bagaimana Pemerintah Daerah mendorong seluruh perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten serang, untuk mengeluarkan Corporate Sosial Responsibility (CSR), dalam rangka pemenuhan kebutuhan kekeringan,” kata Bahrul, Minggu (17/9/2023).
Menurut Bahrul, jika hanya Pemda yang menyelesaikan permasalahan kekeringan ini, dengan anggaran yang ada dinilai kurang cukup.
Sementara, peran perusahaan untuk membantu permasalahan kekeringan saat ini masih parsial.
“Jika Pemda saja yang menyelesaikan, angka Rp5 Miliar saja tidak akan cukup. Jadi jangan hanya jadi beban Pemda, bagaimana perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Serang melakukan hal yang sama, seperti perusahaan di wilayah Serang barat, kalau di timur saya lihat juga masih parsial,” tuturnya.
Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Nana Sukmana Kusuma mengatakan, perkembangan kekeringan dan pendistribusian air setiap harinya terus dipantau.
Baca Juga: DPRD Kota Tangerang Dorong Penyediaan Air Bersih dan Salat Istisqa
Karena BPBD Kabupaten Serang, memiliki manajemen disuster yang bergerak setiap hari. Dimana didalamnya ada data informasi, pusat pengendali operasi, ada sistem komunikasi informasi dan media center.
“Kita terus memantau, assessment dan lain sebagainya, jadi perkembangan kekeringan kita pantau, termasuk pendistribusian air juga kita pantau dari mana saja, walaupun tidak BPBD yang mengirimkan.
” kata Nana saat ditemui di kantornya usai rapat koordinasi penanganan bencana kekeringan, Selasa (12/9/2023).
Nana menuturkan, perkembangan cuaca yang ekstrim menyebabkan kondisi kekeringan saat ini sudah semakin meluas, berdasarkan data ada sebanyak 58 desa yang tersebar di 9 Kecamatan. Kemudian akibat kekeringan juga menyebabkan kebakaran yang signifikan, yaitu selama dua bulan ini mencapai 40 lebih kebakaran dan ditambah kasus inspeksi saluran pernafasan juga sudah mencapai 100 persen.
“Nah ini harus dianggap status darurat, kenapa harus dianggap menjadi status darurat? Karena dengan status darurat semua stakeholder akan turun, semua jajaran harus melakukan langkah langkah yang terkoordinasi,” tuturnya. (sidik)
