SATELITNEWS.COM, SERANG—Penjabat Gubernur Al Muktabar membeberkan sejumlah keberhasilan yang dicapai Pemerintah Provinsi Banten pada rapat paripurna HUT Banten ke-23, Rabu (4/10). Dia memamerkan penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga berkurangnya angka kemiskinan.
Al Muktabar mengungkapkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pengeluaran per kapita masyarakat di Provinsi Banten tumbuh dengan cepat. Pada tahun 2007 sebesar Rp13,03 juta naik menjadi Rp60,99 juta pada tahun 2022.
“Pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 5,02-5,15 persen. Namun pada triwulan II 2023 sudah mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (y-on-y). Artinya target itu kita optimis bisa capai bahkan bisa melampaui,” kata Al Muktabar.
Begitu pula kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Banten dimana pada tahun 2022 mengalami perbaikan yang ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 8,98 persen pada tahun 2021 menjadi 7,97 persen pada tahun 2023.
“Hal ini menunjukkan pemulihan aktivitas perekonomian yang berdampak pada penguatan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Selanjutnya, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten juga mengalami perbaikan dari tahun 2007 sebesar 9,07 persen menjadi 6,17 persen atau 826,13 ribu jiwa pada Maret 2023.
Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,36 persen.
Baca Juga: Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Pengangguran 7,24 Juta Orang
Kemudian gini ratio pada tahun 2007 sebesar 0,370 menjadi 0,368 pada tahun 2023. kondisi itu lebih baik dibandingkan kondisi ketimpangan nasional dengan tingkat gini ratio sebesar 0,388 poin. Demikian juga dengan pembangunan manusia di Banten yang secara konsisten terus mengalami kemajuan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 2007 sebesar 61,14 persen dan pada tahun 2022, IPM Banten telah mencapai 73,32 poin atau meningkat 0,60 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,72 poin.
“Capaian itu berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang sebesar 72.91 poin. Angka tersebut menempati peringkat delapan nasional,” pungkasnya.
Berkenaan dengan kemarau panjang akibat dari El Nino, dijelaskan Al Muktabar, kondisi terkini Banten yang terdampak kekeringan per 22 september 2023 mencapai 4.722 hektar atau 1,02 persen dari total luas tanam dengan luasan 463.613 hektar. Dengan rincian kekeringan ringan 1.789 hektar, kekeringan sedang 1.532 hektar, kekeringan berat 887 hektar dan puso 514 hektar.
Atas kondisi itu, Pemprov Banten senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan melakukan berbagai langkah antisipasi seperti menyalurkan cadangan pangan pemerintah sebesar 214,99 ton beras yang bersumber dari dana insentif daerah sebesar 2.139,17 ton beras yang siap disalurkan apabila masyarakat sudah membutuhkan.
Peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung, dam, parit, sumur pantek, power thresher, sumur resapan, dan pompanisasi serta pengelolaan jaringan irigasi sepanjang 361,3 kilometer dengan luas layanan 29,211 hektar serta dukungan pembiayaan KUR dan asuransi pertanian, dan penyiapan lumbung pangan.
Baca Juga: Perekonomian Masyarakat Banten Diklaim Meningkat, Pengangguran Terbuka Menurun
“Provinsi Banten juga memiliki pangan lokal seperti jagung, pisang, porang, singkong, talas beneng, sukun dan ubi jalar,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten Agus M Tauchid menambahkan, saat ini, Provinsi Banten dalam hal kedaulatan pangan telah mampu mewujudkan 14 kemandirian pangan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan, pengembangan potensi pangan lokal, diversifikasi pangan, penguatan kapasitas petani, peningkatan sarana prasarana pertanian, dan peran aktif masyarakat serta mitigasi risiko pangan melalui penyediaan cadangan pangan.
“Hal itu salah satunya terlihat dari realisasi produksi padi bulan Januari sampai dengan Agustus 2023 sebanyak 1,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 1.04 juta ton beras,” katanya.
Kemudian, lanjut Agus, prognosa produksi padi bulan September sampai dengan Desember sebanyak 756,4 ribu ton GKG atau setara dengan 478,2 ribu ton beras. Sehingga dapat diproyeksikan bahwa pada tahun 2023, produksi padi Provinsi Banten sebanyak 2,4 juta ton GKG atau setara dengan 1,5 juta ton beras.
“Berdasarkan perhitungan kebutuhan beras pada tahun 2023 sebanyak 1,4 juta ton beras. Artinya Provinsi Banten telah mampu memenuhi kebutuhan beras secara 15 mandiri bahkan neraca produksi beras mengalami surplus sebanyak 128,3 ribu ton,” ucapnya.
Sementara itu kinerja Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Staf Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong. Hal itu disampaikan Togap pada rapat paripurna istimewa dalam rangka HUT Provinsi Banten ke-23, Rabu (4/10).
Togap mengatakan, apresiasi itu diberikan karena berdasarkan data-data pencapaian Provinsi Banten dari tahun ke tahun memang terus tumbuh ke arah yang lebih positif. Misalnya pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan I 2023 yang mengalami peningkatan dari 4,68 persen (YoY) dan pada trwiwulan 2 meningkat sebesar 4,83 persen.
“Keberhasilan pembangunan itu tentu tidak terlepas dari peran gubernur yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten dan Kota,” ujarnya.
Menurut Togap, peran gubernur sebagai wakil pemerintah di pusat di daerah harus semakin dimaksimalkan, utamanya dalam mengkoordinasikan program pembangunan daerah yang disinergikan dengan program pembangunan nasional, seperti pengendalian inflasi dan mendukung terlaksananya Pemilu 2024.
“Kemudian mengalokasikan 40 persen anggaran barang jasa untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), serta memaksimalkan pembinaan dan pengawasan lainnya. Selain juga harus mendengar aspirasi masyarakat yang tengah mengalami kondisi kesulitan,” ucapnya.
Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintahan daerah. Dimana, realisasi pendapatan provinsi Banten per 18 agustus 2023 sebesar 57,49 % dan realisasi belanja sebesar 51,67 %.
“Namun realisasi pada periode yang sama pada tahun 2022 realisasi pendapatan 56,7 %, realisasi belanja sebesar 50,9% ini mendedikasikan kinerja keuangan dari sisi pendapatan dan belanja bertumbuh secara positif,” ungkapnya.
Togap menyampaikan, dalam penyerahan wewenang pada daerah otonom yang secara tidak langsung memberikan hak pengawasan dan pembinaan kepada kabupaten/kota. Ia menyampaikan Provinsi Banten harus bisa memanfaatkan moment HUT ini untuk terus dimaksimalkan dan dikoordinasikan dalam berbagai program pembangunan daerah.
“Hendaknya Provinsi Banten dapat memanfaatkan moment ini untuk melakukan berbagai upaya pembangunan baik melalui optimlaisasi pendapatan yang dapat memicu pertumbuhan pembangunan tentunya melalui otonomi daerah yang dianut,” ungkapnya.
Selanjutnya, dalam pelaksanaan otonomi daerah Togap juga menyampaikan pencapaian ekonomi bisa terus ditingkatkan dengan melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan beberapa pihak. Dengan kerjasama tersebut, maka mampu memperkuat perekonomian daerah melalui berbagai macam program kerjasama.
“Dan upaya lainnya dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak karena pemerintah daerah ini tidak bisa berjalan sendiri apalagi dihadapkan pada kondisi dunia dan perubahan ikilim yang menyebabkan ketidakpastian,” jelasnya. (luthfi)
