SATELITNEWS.COM, SERANG—Pemprov Banten memproyeksikan seluruh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari delapan Kabupaten dan Kota menggunakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten Tbk atau Bank Banten. Hal itu dilakukan sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi BPD sendiri.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) mengakui jika masa transisi kepemimpinan kepala daerah menjelang Pilkada serentak 2024 ini akan dimaksimalkan untuk menguatkan Bank Banten dengan menyebar kepemilikan saham kepada seluruh daerah.
“Makanya sekarang sedang kita persiapkan pendistribusiannya,” kata Al Muktabar, kemarin.
Seperti diketahui, menjelang Pilkada serentak 2024 sebagian besar kepala daerah di Provinsi Banten jabatannya akan diisi oleh Penjabat (Pj) seperti Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang yang sekarang sudah diisi Pj. Sedangkan untuk Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kabupaten Serang dan Kota Cilegon kemungkinan besar tidak diisi oleh Pj.
Sebelum proses pendistribusian itu dilakukan, lanjut Al, Pemprov Banten melakukan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) BUMD Bank Banten secara tersendiri, tidak lagi menyatu dengan induk perusahaannya yakni BUMD PT Banten Global Developmen (BGD).
“Diharapkan pemisahan antara kedua entitas milik Pemprov Banten tersebut lebih memperkuat Bank Banten untuk tumbuh semakin sehat dan memberikan kontribusi positif bagi Pemprov Banten,” ujarnya
Baca Juga: Resmikan Gedung Baru Bank Banten Pandeglang, Dimyati: Ekonomi Daerah Akan Tumbuh
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) mencatat rugi bersih pada kuartal II 2023 ditekan ke level Rp 24 miliar, dibandingkan posisi yang sama tahun 2022 yang sebesar Rp 83,1 miliar. Sementara, khusus untuk bulan Mei dan Juni 2023, perseroan telah berhasil menghasilkan profit masing-masing sebesar Rp 2,7 miliar dan Rp 3 miliar.
Al melanjutkan, setelah Perda itu disahkan, Kabupaten dan Kota juga diwajibkan membuat Perda untuk menerima itu. Perda itulah nanti yang akan menjadi basis dasar hukum Kabupaten dan Kota menempatkan RKUD-nya di Bank Banten.
“Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya,” katanya.
Komisaris PT Banten Global Development (BGD) Razid Chaniago menambahkan, saat ini saham Pemprov Banten di Bank Banten sebanyak 66,11 persen, sedangkan sisanya merupakan saham kepemilikan publik. Setelah nanti delapan Kabupaten dan Kota dilibatkan, saham kepemilikan Pemprov akan disesuaikan dengan Perda yakni 51 persen.
“Itu nanti 15 persen lebihnya disebar ke masing-masing daerah,” ujarnya.
Saat ini, dikatakan Razid, proses Perda itu sedang menunggu hasil akhir dari fasilitasi di Kemendagri dan diproyeksikan akan selesai dalam waktu yang tidak lama lagi.
Baca Juga: Pemisahan Pengelolaan RKUD dengan Payroll, Anggota DPRD Pandeglang Angkat Bicara
“Kalau sudah terpisah, saya yakin Bank Banten akan semakin maju, dan BGD juga demikian. Banyak usaha yang akan difokuskan,” katanya.
Direktur Utama (Dirut) Bank Banten Muhammad Busthami meyakinkan jika sebelum akhir tahun 2023 ini perseroan bisa menghasilkan profit positif, sehingga jajaran direksi bisa lebih percaya diri untuk mengembangkan bisnisnya ke depan.
Adapun untuk proses penguatan Bank Banten melalui kelompok usaha bersama, dikatakan Busthami, saat ini masih dalam proses dan saat yang bersamaan juga pihaknya melakukan komunikasi dengan beberapa bank lainnya.
“Kita masih ada waktu sampai akhir tahun 2024 nanti,” ucapnya. (luthfi)
