SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Masyarakat merupakan objek dari kemajuan dan pembangunan sebuah daerah. Oleh karenanya, dalam menjalankan program pembangunan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, M. Habibi Arafat mengatakan, sejauh ini pihaknya masih terus konsen dalam mengawasi dan mengawal program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Diantaranya kata Habibi, program Bantuan Sosial (Bansos) seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), kepemilikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun yang mandiri, serta program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program Bansos lainnya.
“Pengawasan kami lakukan dari mulai pendataan (administrasi,red), sampai pada realisasi di lapangan,” tegas Habibi, Sabtu (11/11/2023).
Sehingga tambah Politisi Partai Golkar ini,Keluarga Penerima Manfaat (KPM) benar – benar yang layak, atau yang membutuhkan. Jangan juga, keluarga yang mampu masih menerima Bansos.
Menurutnya, selain menelisik informasi langsung dari masyarakat. Pihaknya, juga kerap menggelar hearing (dengar pendapat) dengan instansi terkait, termasuk tampung aspirasi melalui reses.
Belakangan ini tambah Habibi, merupakan bulan bencana dampak El Nino dan kemarau panjang, dimana masyarakat sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
“Kami minta, instansi terkait hadir di tengah – tengah masyarakat, serta memberikan respon cepat menanggulangi bencana yang terjadi,” tambahnya.
Dalam konteks itu ujarnya lagi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diharapkan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat terdampak. Agar masyarakat juga merasa diperhatikan, sekaligus kebutuhannya dipenuhi. Dengan tanpa prosedur yang berbelit – belit.
Artinya, tambah Habibi, pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar ditingkatkan, dengan tidak mengesampingkan prosedur atau aturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana diketahui, 20 Kecamatan lebih di Kabupaten Pandeglang mengalami terdampak kemarau panjang. Sehingga, ribuan masyarakat mengalami krisis air bersih.
“Kami juga ingin tahu, sejauhmana OPD terkait melakukan penanggulangan dari kondisi itu. Jangan sampai menunggu adanya dampak lain, seperti gangguan kesehatan atau yang lainnya,” ujarnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pandeglang, Oman Abdurohman menambahkan, selain Bansos. Kebutuhan dasar masyarakat lainnya yaitu, sektor kesehatan. Yang diharapkan, pelayanan dan pemenuhan fasilitasnya juga mumpuni.
“Masyarakat sehat, ekonomi meningkat. Masyarakat wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, agar kehidupannya lebih baik,” ujar Oman.
Politisi PPP ini juga berharap, dengan semakin berkembangnya teknologi. Sosialisasi pencegahan penyakit atau Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tidak hanya dilakukan secara manual, tapi menggunakan sistem digital yang mendukung,” pungkasnya.
Oman juga mengingatkan, agar Pemda Pandeglang memberikan porsi anggaran yang cukup untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu. Sehingga, ketika ditambah dengan bantuan APBD Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat, porsi untuk masyarakat semakin besar.
“Sehingga efeknya, tingkat kesejahteraan makin meningkat dan cepat,” imbuhnya. (mardiana)
