SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Dinas Sosial dalam waktu dekat ini akan segera mencairkan bantuan sosial (bansos) bagi 114.230 warga miskin di Pandeglang. Bansos itu berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan.
Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang Sutoto mengatakan, pencairan bansos tersebut sedang dalam proses dari Kementerian Sosial. Apabila tidak ada kendala, bantuan tersebut akan mulai dicairkan diminggu terakhir November atau di awal Desember.
“Untuk bansos masih ada satu tahap lagi, yaitu tahap ke empat. Bansos itu untuk PKH akan segera cair minggu ini, BPNT juga enggak lama lagi akan segera cair,” katanya, Senin (27/11/2023).
Sutoto mengatakan, bansos tersebut untuk saat ini menjadi program andalan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Masyarakat yang menerima bansos tersebut diharapkan bisa menggunakan sesuai kebutuhan mereka.
“Cara untuk menekan angka kemiskinan di Pandeglang masih dalam program PKH dan BPNT. Karena kedua program itu masih jadi andalan penanganan kemiskinan ekstrim. Terlebih saat ini kondisi perekonomian masih belum stabil akibat berbagai hal,” katanya.
Sutoto juga mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin di Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Kata dia, pihaknya akan terus berupaya agar bisa mengentaskan kemiskinan secara bertahap.
Baca Juga: Disdikpora Pandeglang Bangun Kolaborasi dengan PWI-SMSI
“Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin di Pandeglang turun sebanyak 420 jiwa. Sebelumnya, warga miskin yang terdata oleh BPS ada 114.650 jiwa, setelah dilakukan pendataan ulang turun menjadi 114.230 jiwa,” ujarnya.
Kata Sutoto, berkurangnya jumlah warga miskin di Pandeglang karena beberapa aspek, diantaranya karena sudah terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Selain itu, masih ada juga hal lain seperti telah melakukan graduasi mandiri.
“Berkurangnya itu karena ada suami atau istri KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sudah bekerja dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga hal lain yang menyebabkan berkurangnya warga miskin di Pandeglang,” tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV M Habibi Arafat menyarankan, agar Pemkab tidak terlalu mengandalkan program PKH dan BPNT dalam menekan angka kemiskinan. Hal itu karena, bantuan tersebut sifatnya konsumtif dan tidak terlalu memberikan dampak panjang terhadap perbaikan ekonomi masyarakat.
“Bantuan PKH dan BPNT itu memang baik bagi warga miskin. Tetapi, alangkah baiknya apabila Pemkab memiliki program bantuan usaha atau permodalan dengan berbagai kebijakan. Karena kalau hanya diberikan bantuan seperti itu, tentunya tidak mengatasi perbaikan perekonomian masyarakat,” imbuhnya. (mg4)
MENYAMPAIKAN ARAHAN : Kepala Dinsos menyampaikan arahan terkait penanganan kemiskinan.
