SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang, hingga saat ini masih kekurangan seribu guru tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penyebabnya, karena setiap tahun ada ratusan guru pensiun.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Mochamad Amri membenarkan hingga saat ini pihaknya masih kekurangan banyak guru SMP.
Selain karena banyak yang pensiun, juga karena banyak guru yang mengusulkan pindah dari Kabupaten Pandeglang.
“Kekurangan kita masih seribuan guru, kalau total guru SMP diatas tiga ribuan. Kan ada yang ngajar di daerah pelosok, mereka minta pindah keluar daerah. Ada juga yang mengajukan pindah ke SMA,” kata Amri, Selasa (5/12/2023).
Amri mengatakan, untuk perpindahan dari SMP ke SMA pihaknya tidak bisa mengakomodir karena kekurangan tenaga pengajar. Akan tetapi, ada beberapa guru yang mengajukan pindah ke daerah asal diluar Pandeglang karena alasan keluarga dan lainnya.
“Kalau pindah dari SMP ke SMA belum bisa kita akomodasi, tetapi kalau pindah ke luar daerah dan alasannya masuk akal serta tidak mengada-ada, itu kita pertimbangkan. Kebanyakan kekurangan guru di kita itu ada di wilayah Selatan Pandeglang, bukan wilayah perkotaan,” tambahnya.
Baca Juga: Kabel Internet Semrawut di Pandeglang Bakal Ditertibkan Sepanjang 14 Km, Ini Skemanya
Amri juga mengatakan, dalam satu tahun ada lebih dari tiga ratus guru yang pensiun, sementara penerimaan guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tidak bisa menutup jumlah yang pensiun.
“Tahun ini misalnya, ada 400 formasi guru, yang pensiun lebih dari 300 guru, belum yang pindah dan lainnya. Jumlahnya jadi tetap, tidak jauh penambahannya. Jadi kekurangan guru di kita memang belum bisa tertutupi,” ujarnya.
BeritaTerbaru
Amri mengatakan, secara keseluruhan Pemkab Pandeglang membutuhkan ribuan pegawai, baik untuk formasi guru maupun Formasi lainnya. Banyaknya kekurangan pegawai itu, kata dia, dikarenakan setiap tahun ratusan pegawai pensiun.
Persoalan itu, kata dia, sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) setiap tahunnya. Kebutuhan itu kemudian direspons baik dan kita mendapatkan lebih dari lima ribu formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru dan tenaga kesehatan.
Meski kekurangan pegawai, lanjut Amri, namun beban kerja para pegawai dilingkungan Pemkab Pandeglang tidak terlalu berat karena beberapa waktu lalu sempat menerima ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan P3K.
“Tahun ini beban kerja pegawai memang berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan beban kerja itu akan kembali terjadi karena tidak ada penerimaan Calon ASN atau P3K setiap tahun,” pungkasnya.
Baca Juga: Pemkab Pandeglang Kolaborasi dengan BSSN RI, Kukuhkan Tim Tanggap Insiden Siber
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Endang Sumantri, menyarankan agar Pemkab lebih selektif dalam menindaklanjuti usulan perpindahan guru. Tujuannya, agar tidak terjadi ketimpangan jumlah pengajar antara wilayah selatan dan Perkotaan.
“Selain itu, kekurangan guru yang sekarang terjadi harus menjadi perhatian serius, supaya mekanisme kegiatan belajar mengajar bisa berjalan baik. Bila perlu, jangan diakomodir apabila ada guru di pelosok yang meminta pindah,” imbuhnya. (mg4)
