SATELITNEWS.COM, SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, memberikan arahan pada Forum Konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2025 di Hotel Horison Ultima, Kota Serang, Jumat (15/12/2023).
Dalam arahannya, Al Muktabar mengungkapkan perencanaan RKPD yang akan dimulai tahun 2025-2045 itu harus bisa menjawab berbagai isu yang saat ini berkembang guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Dari mulai penyiapan SDM unggul, hilirisasi serta pengentasan pengangguran,” kata Al Muktabar.
Penyaiapan SDM unggul itu, lanjutnya, bisa diterjemahkan dalam program peningkatan sekolah yang berbagai vokasi serta adanya hubungan kerja antara dunia pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja pada industri dan seterusnya.
“Yang harus kita perkuat, hubungan formal antara industry dengan penyiapan lapangan kerja ini. Tidak hanya sebatas pada job fair, tapi kedepan ini harus benar-benar tertata. Misalnya kita sudah mulai membuka SMKN dengan jurusan kimia dasar di Cilegon yang banyak dibutuhkan industry di sana. Lalu SMKN Pariwisata, perhotelan dan tata boga di Kabupaten Pandeglang. Itu sudah kita mulai,” ujarnya.
Dengan penyiapan SDM yang unggul ini, tambah Al Muktabar, maka banyak tenaga local yang terserap di dunia industry. Belum lagi dengan hilirisasi dari ribuan industry hulu yang ada di Banten. Misalnya industry kimia di Kota Cilegon, dimana jika dioptimalkan hilirisasinya ada sebanyak 17 hilir yang bisa dikembangkan.
Baca Juga: Program Magang ke Jepang Minim Peminat, Di Banten Baru 73 Pendaftar
“Ini juga akan kita dorong dan peran UMKM menjadi kata kuncinya yang harus bisa berperan aktif di situ,” ucapnya.
Menurut Al Muktabar, Provinsi Banten dengan bonus kewilayahannya menjadi tujuan favorit para investor untuk berinvestasi. Fasilitas yang memadai serta infrastruktur yang terus membaik menjadikan Banten tujuan utama berinvestasi.
Diakui Al Muktabar, penyediaan lapangan kerja ini merupakan problem dasar yang dihadapi dari berbagai indicator makro yang kita Analisa, dan ruang itu harus kita dekati dengan komperhensif dan pentahelix.
“Dan di situlah pemerintah harus hadir,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengungkapkan, langkah ini merupakan Upaya Pemprov Banten melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar terlibat dalam penguatan pembangunan, padahal pak Gubernur sudah secara prinsip Menyusun rencana program RKPD itu.
“Tapi beliau memberikan ruang kepada masyarakat, DRPD juga dengan pokok pikirannya untuk memberikan masukan agar bagaimana proses pembangunan ini bukan hanya ton down tapi juga button up pak Gubernur akomodir,” katanya.
Baca Juga: Kekeringan Meluas, Ratusan Hektare Sawah di Banten Gagal Panen
Ini, lanjutnya, Langkah yang harus diapresiasi oleh DPRD Banten bahwa pemimpin yang mengakomodir dari bawah keterkaitan dengan proses pembangunan ini.
Apa yang disampaikan tadi tentang hilirisasi itu sangat penting karena itu bukan hanya penguatan pemberdayaan SDA yang diolah tetapi juga penguatan terhadap pemberdayaan masyarkat yang pada akhirnya bisa menurunkan tingkat pengangguran. Apalagi SDA kita luar biasa.
“Dari mulai laut, pariwisata, industry serta bahan baku ala. Itu sangat luar biasa yang sedang ditata dalam rangka 2025 ini bisa leanding,” ucapnya. (luthfi)
