SATELITNEWS.COM, SERANG – Forum honorer Kategori 2 (K2) Pemprov Banten, menyambut baik rencana pemerintah melakukan rekrutmen ASN di tahun 2024. Meski demikian, forum honorer meminta agar Pemprov Banten fokus pada alokasi untuk honorer terlebih dahulu, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya.
Ketua forum honorer K2 Pemprov Banten, Taufik Hidayat mengatakan, berdasarkan data yang sudah terinput di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ada sekitar 11.737 yang dijanjikan akan diangkat baik melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kami sedang menanti kabar baik yang sedang diupayakan oleh Pemprov Banten tersebut, agar kami bisa naik status terlepas itu P3K maupun PNS,” ujar Taufik, saat dihubungi, Minggu (17/3/2024).
Meski demikian, lanjut Taufik, pihaknya akan terus mengawal sampai formasi yang muncul itu berpihak pada kualifikasi yang dimiliki oleh para honorer, yang sudah belasan tahun mengabdi di Pemprov Banten.
“Tentu itu kewajiban kami, untuk terus mengawalnya,” pungkasnya.
Taufik berharap, momentum perekrutan tahun ini menjadi angin segar bagi honorer di Pemprov Banten, yang saat ini masih menunggu nasib yang jelas terkait pengangkatan status honorer menjadi PPPK/ASN.
Baca Juga: Forum Honorer Provinsi Banten Minta Ambang Batas Belanja Pegawai Dinaikkan
Info terakhir, yang ia terima bahwa Pemprov melalui pak PJ Gubernur, Pak Kepala BKD Beserta jajaran telah melakukan Rakor tentang pengadaan ASN dii tahun 2024, di Jakarta.
Sekarang akan ada verifikasi ulang yang akan di lakukan BKD, dalam waktu dekat ini. Itu atas perintah KemenPAN-RB dan BKN, terkait jumlah usulan yang telah dilakukan oleh Pemprov Banten.
“Kami sangat menyambut baik hal ini, karena untuk menyaring adanya data-data yang tidak sesuai dengan semestinya alias data siluman. Di tambah nantinya Pemprov sudh tidak boleh lagi merekrut pegawai honorer,” pungkasnya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku, pihaknya masih mempunyai kewajiban terkait dengan penyelesaian honorer Pemprov Banten secara menyeluruh.
Namun demikian, aspek-aspek aturan regulasi yang sudah ditetapkan tetap menjadi pedoman utama.
Kategori yang terinput dalam database itu meliputi, tenaga kesehatan, guru, tenaga administrasi, dan seterusnya. Sehingga kita dalam rangka itu tinggal menunggu saja bagaimana nanti dikeluarkan Menpan RB untuk bisa kita tindak lanjuti.
Baca Juga: Gantikan Al Muktabar, Ucok Abdulrauf Dilantik Jadi Pj Gubernur Banten
“Kita sudah menyesuaikan terkait dengan basis data honorer yang terinput dalam database BKN. Karena basis data itu yang akan menjadi acuan,” katanya.
Untuk tenaga non-ASN prinsipnya pada tahun 2024 harus sudah selesai. Dirinya juga berharap adanya dukungan pembiayaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Pusat.
Menurutnya, Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan atas formasi dan ketentuan dalam rangka penggajiannya.
“Kemudian kita mempersiapkan teknis-teknis berikutnya. Nanti kita proses sesuai dengan arahan dari Menpan RB, proses seleksi BKN yang mempersiapkannya. Kita akan mematuhi ketentuan yang diatur BKN,” jelas Al Muktabar.
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas mengatakan, khusus rekrutmen ini difokuskan pada pelayanan dasar. Guru dan kesehatan menjadi prioritas.
“Yang kedua menyelesaikan tenaga non ASN yang menjadi PR. Ini yang akan kita selesaikan sampai Desember Tahun 2024, khususnya yang masuk data base BKN,” ungkapnya.
Dikatakan, untuk fresh graduate rekrutmen tahun ini sangat besar, lebih dari 600 ribu. Diperuntukkan untuk talenta-talenta digital di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk auditor-auditor, terutama untuk penguatan APIP di daerah.
Sehingga, target ke depan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dapat ditingkatkan seiring dengan banyaknya talenta auditor yang disiapkan.
Azwar Anas juga menjelaskan, untuk data guru, sumber data yang diambil dari Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk kesehatan, sumber data yang diambil dari Kementerian Kesehatan.
“Oleh karena itu, jika ada usulan formasi yang tidak sesuai antara yang diusulkan dan formasi yang disiapkan, yang guru kami persilakan langsung ke Kementerian Pendidikan, yang kesehatan langsung ke Kementerian Kesehatan,” ungkap Azwar Anas. (luthfi)
