SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Penanganan banjir di sepanjang Kali Angke yang melintasi Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Banten, membutuhkan langkah lebih menyeluruh. Selain pendangkalan akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai, tanggul yang belum terpasang, hingga infrastruktur lama yang diduga menghambat aliran air menjadi persoalan yang harus ditangani secara bersamaan.
Temuan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat meninjau Kali Angke bersama Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Tangerang Sachrudin, dan jajaran pemerintah daerah, Jumat (30/10/2026).
Peninjauan dilakukan menggunakan perahu karet menyusuri sungai sepanjang sekitar lima kilometer, mulai dari kawasan Ciledug Indah 2, Kota Tangerang, hingga Bendung Polor, Kembangan Selatan, Jakarta Barat.
Dody mengatakan, penanganan Kali Angke tidak boleh hanya berfokus pada pengerukan dasar sungai. Pemerintah juga harus mengembalikan lebar alur ke kapasitas semula agar sungai mampu menampung debit air, terutama saat musim hujan.
“Jadi ada dua hal di sungai ini: pertama, pendangkalan yang mesti kita perdalam atau normalisasi. Kemudian yang kedua, penyempitannya juga mesti kita perlebar. Kita kembalikan kepada kapasitas semulanya,” kata Dody.
Menurut dia, penyempitan Kali Angke sudah cukup parah dan berpotensi semakin memburuk apabila tidak segera ditangani. Endapan material dan sampah juga dapat mengurangi ruang aliran air.
Baca Juga: Sambangi Kementerian PU, Bupati Dewi Sampaikan Berbagai Usulan Program
Dody mengaku, informasi awal yang diterimanya dari jajaran Direktorat Jenderal dan balai terkait lebih banyak menyoroti kebutuhan pendalaman sungai. Padahal, penyempitan alur merupakan persoalan lain yang tidak kalah penting.
Karena itu, ia menginstruksikan agar pekerjaan normalisasi turut mencakup pelebaran sungai dan pemetaan titik-titik yang mengalami penyempitan.
BeritaTerbaru
“Sepertinya belum berpikir masalah penyempitan. Nah, tadi sudah saya instruksikan, penyempitannya juga tolong di-handle,” ujarnya.
Dody mengingatkan, pembangunan tanggul atau sheet pile juga tidak akan efektif apabila kapasitas sungai terus berkurang. Menurut dia, pengerukan, pelebaran, dan pembangunan tanggul harus dilakukan secara terpadu.
“Kalau tidak, nanti sungainya makin sempit, makin sempit. Jadi seberapa tinggi pun sheet pile atau tanggul yang kita bikin tidak akan menang,” katanya.
Panjang pekerjaan normalisasi dan pelebaran yang menjadi perhatian dalam peninjauan diperkirakan sekitar 3,5 kilometer. Pemerintah juga perlu menyelesaikan sejumlah bagian tanggul yang belum terpasang.
Baca Juga: Permudah Akses Informasi Keimigrasian, Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Tangerang Luncurkan SAPA
Dody menyebutkan, rencana penyelesaian pekerjaan yang sebelumnya ditargetkan pada Desember perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan temuan di lapangan. Namun, ia belum merinci jadwal penyelesaian maupun kebutuhan anggaran untuk keseluruhan penanganan.
Selain pendangkalan dan penyempitan, Dody menyoroti kondisi Bendung Polor yang merupakan infrastruktur peninggalan kolonial Belanda.
Bendung tersebut dahulu dibangun untuk kebutuhan irigasi persawahan, tetapi kini berada di kawasan yang telah berkembang menjadi permukiman dan bangunan.
Persoalannya, pemerintah tidak memiliki dokumen teknis atau blueprint yang dapat menjelaskan secara pasti struktur bangunan di bawah bendung.
“Bendung zaman Belanda, yang kita tidak punya blueprint-nya juga. Provinsi tidak punya, DKI tidak punya, kita juga tidak punya,” ungkap Dody.
Berdasarkan pengamatan awal, ia menduga terdapat bagian konstruksi di bawah permukaan air yang menghambat aliran sehingga air harus berbelok mengikuti jalur tertentu. Kondisi tersebut diperumit keberadaan saluran pembuangan dari kawasan perumahan di sekitar bendung.
Dody menilai lokasi tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena hambatan aliran dapat meningkatkan risiko banjir ketika debit air bertambah. Meski demikian, pemerintah masih membutuhkan kajian teknis untuk memastikan bagian konstruksi yang perlu dibongkar dan menentukan langkah penanganannya.
“Feeling saya mengatakan ini yang paling utama. Karena kalau airnya membalik ke sana, itu tidak bakal keburu,” ujarnya.
Untuk mendukung pekerjaan tersebut, pemerintah juga menyiapkan pemasangan jembatan Bailey sebagai akses sementara bagi masyarakat. Langkah ini diperlukan karena pembongkaran bagian bendung berpotensi mengharuskan jembatan yang ada ditutup sementara.
Dody mengatakan, lokasi pemasangan jembatan Bailey masih perlu dikoordinasikan dengan Wali Kota Tangerang dan Wali Kota Jakarta Barat. Akses masyarakat harus tetap tersedia selama pekerjaan berlangsung.
“Nah, ini jalan ini esensial bagi warga ya. Jadi kan tidak mungkin membendung ini tanpa membongkar jembatannya, walaupun bongkarnya sementara ya. Nah, kemudian tadi saya bilang, kita mesti pasang jembatan Bailey,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan Kali Angke membutuhkan kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pemerintah provinsi telah menurunkan alat untuk mendukung normalisasi Kali Angke. Koordinasi juga dilakukan dengan Balai Besar Wilayah Sungai dan pemerintah daerah, terutama untuk menangani titik-titik yang masih membutuhkan pembebasan lahan.
Menurut Andra, belum tuntasnya pembebasan lahan menyebabkan sejumlah bagian tanggul belum dapat dipasang. Akibatnya, masih terdapat kawasan yang berisiko terdampak luapan sungai.
Ia menyebutkan, sekitar 600 meter lahan telah dibebaskan untuk mendukung pekerjaan tersebut. Selanjutnya, pekerjaan fisik akan dilakukan secara bertahap sesuai pembagian tugas dan koordinasi antarpemerintah.
Andra menegaskan, persoalan Kali Angke tidak hanya berdampak pada Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, tetapi juga wilayah Jakarta. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kota, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Permasalahan di Kali Angke ini memengaruhi banjir di Tangerang Selatan, banjir di Kota Tangerang, dan banjir di wilayah Jakarta. Nah, ini harus ada penanganan bersama sehingga permasalahannya bisa kita urai satu per satu,” kata Andra.
Ia juga menilai Bendung Polor perlu dikaji ulang karena fungsi irigasi yang dahulu melayani persawahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kawasan saat ini.
“Ini bendung lama, dulu peruntukannya untuk irigasi mengairi sawah. Nah, sekarang tidak ada lagi sawah yang diairi di sini, sehingga ini harus dikaji ulang pemanfaatannya, kebergunaannya,” ujarnya.
Andra menyerahkan kajian teknis bendung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan jajaran terkait untuk menentukan penanganan yang tepat.
Selain persoalan infrastruktur, ia menyoroti banyaknya sampah berukuran besar yang ditemukan di aliran Kali Angke, seperti kasur dan bekas lemari. Sampah dari kawasan hulu tersebut berpotensi menumpuk dan menghambat aliran air.
Karena itu, Andra meminta masyarakat turut menjaga kebersihan sungai. Menurut dia, normalisasi dan pembangunan tanggul harus dibarengi pemeliharaan sungai agar kapasitas alirannya tetap terjaga.
“Saya pikir kolaborasi kita adalah bahwa sungai harus kita jaga, sungai harus menjadi sahabat kita. Karena kalau sungai tidak terawat, sungai tidak terjaga, air yang melimpah itu bisa menjadi musuh kita,” tuturnya.
Sementara Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, pemerintah kota terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten untuk mempercepat penanganan Kali Angke. Sejumlah titik rawan banjir di sepanjang aliran sungai membutuhkan penanganan bersama.
Ia mengakui, pembebasan lahan masih menjadi salah satu kendala, terutama karena terdapat pemilik tanah yang sulit ditemukan.
“Memang pertama pembebasan tanah ini mudah-mudahan kita dahului. Ada beberapa yang memang masih ada, kita lakukan. Ada kendala, terkadang pemiliknya yang susah dicari juga dan lain sebagainya,” kata Sachrudin.
Sachrudin mencontohkan pemasangan turap di kawasan Pondok Bahar yang mendapat respons positif dari warga.
Menurut dia, masyarakat menyampaikan bahwa kawasan tersebut tidak lagi mengalami banjir setelah turap dipasang. Namun, ia mengakui hasil penanganan tersebut belum mencakup seluruh wilayah terdampak.
“Iya, belum menyeluruh,” ujarnya.
Penanganan Kali Angke masih membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, mulai dari normalisasi dan pelebaran alur, penyelesaian pembebasan lahan, pemasangan tanggul, hingga kajian terhadap infrastruktur lama di Bendung Polor.
Pekerjaan tersebut harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Sebab, pengerukan sungai saja tidak cukup apabila penyempitan alur, tanggul yang belum terpasang, dan hambatan infrastruktur masih menyisakan persoalan terhadap kapasitas aliran air. (ari)
