SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, tahun 2024 tidak masuk akal.
Buktinya, sebagai instansi penanganan kebencanaan, instansi itu malah tidak mengalokasikan anggaran logistik di tahun 2024 ini.
Sekretaris BPBDPK Kabupaten Pandeglang Nana Mulyana membenarkan, di tahun 2024 ini instansinya tidak mengalokasikan anggaran pengadaan paket sembako, untuk penanganan bencana alam.
Alasannya, karena pagu anggaran yang diterima pihaknya cukup terbatas dan tidak ada untuk pengadaan sembako.
“Kalau dari penganggaran enggak ada, tapi mudah-mudahan di perubahan anggaran ada sisa, jadi bisa kita plot atau alokasikan anggaran untuk pengadaan sembako. Jadi kalau sekarang, stok sembako di gudang kami memang enggak ada,” kata Nana, Rabu (20/3/2024).
Nana mengaku, tidak bisa berbuat banyak mengenai tidak dimasukannya plotingan anggaran untuk pengadaan paket sembako.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Mulai Melanda, KSB Banten Sebut 3 Kabupaten Terdampak Paling Besar
Hal itu karena, pembahasan dan penyusunan anggaran tersebut dilakukan sebelum dirinya bertugas di BPBDPK Kabupaten Pandeglang.
“Jadi bukan di zaman abah (Nana Mulyana,red), plotingan itu disusun sebelum saya masuk ke BPBDPK, saya juga bingung kenapa bisa enggak ada anggaran untuk pengadaan paket sembako,” kilahnya.
Nana mengatakan, untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam, pihaknya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BPBD Provinsi Banten. Hal itu harus dilakukan, karena pihaknya tidak memiliki persediaan logistik.
“Stok di gudang ada paling 20 paket, itu juga mie dan air mineral. Kita dapat hibah paket mie instan dari provinsi, minggu kemarin dikasih 100 dari provinsi udah didistribusikan ke lokasi bencana,” ujarnya lagi.
Nana mengatakan, keterbatasan anggaran pada pos penanganan bencana alam di Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu penyebab tidak adanya belanja pengadaan logistik untuk penanganan kebencanaan.
“Kalau gudang ada, tapi untuk bahannya ya karena anggarannya belum ada, jadi selama ini kita selalu minta bantuan, mau bagaimana lagi karena memang anggarannya juga enggak ada,” tuturnya.
Baca Juga: Cuaca Membaik, Banjir di Pandeglang Berangsur Surut, Aktivitas Masyarakat Kembali Normal
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang M. Habibi Arafat, tidak habis pikir mengenai tidak dialokasikannya anggaran logistik untuk penanganan bencana alam.
Padahal, kata dia, Kabupaten Pandeglang menjadi daerah rawan bencana alam tertinggi di Provinsi Banten.
“Enggak masuk akal, kalau sampai tidak ada anggarannya, karena selama ini kan Pemkab selalu menggemborkan kalau Pandeglang daerah rawan bencana. Ini agak aneh bagi saya, kenapa bisa demikian. Harus segera dievaluasi ini, jangan sampai dibiarkan,” imbuhnya. (adib)
