SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Mayoritas pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berkaitan dengan masalah agraria atau pertanahan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto sendiri yang mengungkapkan hal tersebut. “Kalau saya liat, dumas (pengaduan masyarakat) yang ada di Kemenko Polhukam hampir 50 persen bahkan lebih adalah permasalahan agararia, permasalahan pertanahan,” kata Hadi dalam acara halal bihalal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4).
Hadi menyebutkan, masalah pertahanan ini merupakan masalah rakyat yang harus segera dituntaskan oleh Kemenko Polhukam. Dia meyakini bahwa pengalamannya yang pernah menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Hadi pernah menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebelum menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam pada Februari 2024. “Selama satu tahun delapan bulan, bagi saya cukup bisa membantu menyelesaikan permasalahan,” jelasnya.” Walaupun saya harus menambah ilmu-ilmu lain terutama ilmu HTN, Hukum Tata Negara. Mari kita buka masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu disampaikan oleh masyarakat,” kata dia.
Di sisi lain, Hadi menyinggung Kemenko Polhukam memiliki tugas untuk menjaga supaya aspek politik, hukum dan keamanan semuanya stabil. Jika tiga aspek itu berhasil distabilkan, ia mengatakan tugas Kemenko Polhukam dinyatakan berhasil.
“Banyak tugas yang harus kita selesaikan karena kita di sini diminta untuk menjaga semuanya stabil, tidak ada gaduh, semuanya aman. Aspek apa saja, aspek politik, hukum, dan keamanan,” kata dia.
Baca Juga: Warga Lopang Indah Serang Pererat Persatuan di Tengah Keberagaman
Sehari sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan, 104 Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia, bisa tercapai pada Oktober 2024.
Hal itu disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY saat rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) membahas soal target Kementerian ATR/BPN dalam merealisasikan capaian program enam bulan ke depan di Kantor Ditjen SPPR, Jakarta, Rabu (17/04).
“Ini salah satu target prioritas Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan 104 Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia, di mana bidang-bidang tanah itu bisa terpetakan,” tuturnya. “Harapannya, no gap no overlap jadi spirit. Sehingga, membantu Pemerintah Daerah dan membantu masyarakat, termasuk dunia usaha untuk bisa bukan hanya buat kehidupan tapi juga berinvestasi untuk bisa punya bisnis dan usaha yang lebih jelas lagi,” katanya.
Sampai April 2024 sudah ada 15 Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya, saat ini kota/kabupaten yang lain sedang dalam proses. “Ada yang sudah 70 persen, 80 persen, hingga 90 persen. Semuanya sedang progres. Semoga di Oktober 2024 semuanya bisa selesai,” ucapnya. (bbs/san)
