SATELITNEWS.COM, SERANG – Pj Gubernur Banten Al Muktabar, mengklaim dirinya lebih mengedepankan efektivitas dan efesiensi, dalam menjalankan kinerja roda pemerintahan di Provinsi Banten.
Hal itu, menyusul sampai hampir dua tahun Al menjabat, masih banyak sejumlah Kepala OPD yang dibiarkan kosong dan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Saat ini, ada 12 jabatan eselon II atau setara Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Banten yang kosong, diantaranya Staf Ahli Gubernur, Kepala Diskominfo SP, Kepala DPMD, Kepala Dinas ESDM, Kepala Bapenda, Inspektur, Kepala Kesbangpol, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Ekbang, dan Kepala Biro Organisasi.
Al mengungkapkan, Secara umum analisis beban kerja di Provinsi Banten dengan besaran kondisi yang sekarang perlu dilakukan efesiensi, dan itu sudah ia sampaikan pengajuan rancangan Perda-nya ke DPRD dan sudah berjalan.
“Kekosongan jabatan itu, selama ini tidak ada masalah. Efektivitas pekerjaan dan roda pemerintahan tetap berjalan. Bahkan ada efesiensi juga di sana,” ujarnya.
Oleh karena itu, kuncinya adalah analisis beban kerja yang sesuai untuk besar atau tidaknya organisasi, diisi atau tidaknya jabatan. Itu yang kita kedepankan. Karena sejatinya kita memerlukan efesiensi itu.
Baca Juga: Lulusan SMK Dibayang-bayangi Nganggur, Al Klaim Peluang Kerja di Banten Terbuka
“Ini yang ingin kita persembahkan kepada masyarakat, bukan hanya fungsi jabatannya saja,” pungkasnya.
Dengan adanya efesiensi, lanjut Al, maka penggunaan anggaran bisa dialokasikan kepada sektor lainnya yang membutuhkan pembiayaan lebih. Misalnya untuk sektor pendidikan, Kesehatan dan peningkatan infrastruktur.
“Beberapa kebutuhan yang mendesak bisa kita laksanakan. Yang terpenting adalah masyarakat harus terlayani, dan sampai sekarang itu tetap terlaksana dengan baik,” katanya.
Kemudian, barometer lainnya dengan kondisi banyaknya kekosongan jabatan itu, Pemprov tetap mendapatkan WTP dari BPK. Itu artinya, roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyrakat terus berjalan dengan baik.
“Kalau ada yang berasumsi itu menghambat peta karis, sama sekali tidak. Karena antara jabatan dengan peta karir itu dua hal yang berbeda,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Al, dirinya tidak ada yang di non job kan selama ini. Artinya tidak ada penghambatan peta karir itu. yang harus dikedepankan adalah rakyat harus mendapatkan nilai lebih dari semua proses agenda kerja pembangunan.
Baca Juga: Ribuan Pelari Ramaikan Kegiatan RUN 10K yang Digelar Dispora Banten
“Jadi penting sekali ini kita dudukan,” pungkasnya. (luthfi)
