SATELITNEWS.COM, SERANG – Pj Gubernur Banten Al Muktabar, mengklaim peluang lapangan kerja di Provinsi Banten masih terbuka. Hal itu terlihat, dari data para pencari kerja di Banten baru mencapai dua persen, atau sekitar 5.000 orang dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 6 juta lebih.
Hal itu diungkapkan Al, usai mendampingi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Yassierli, membuka Job Fair dan Kick Off Pelatihan Vokasi, di Balai Besar Pelatihan Vikasi dan Produktivitas (BPPVB) Serang, Senin (2/12/2024).
Dikatakan Al, untuk membuktikan data itu, dirinya mengklaim sudah mengecek langsung satu per satu ke Kabupaten dan Kota, dimana dari pendataan yang dilakukan total pencari kerja di Provinsi Banten mencapai 45.000.
Jika saja dari jumlah itu dikalikan dua, jumlahnya masih jauh dari angkatan kerja yang ada.
“Dari situ dapat disimpulkan, jika memang lapangan kerja di Banten ini cukup,” klaimnya.
Meski demikian, dirinya tengah menyiapkan langkah strategis sebagai upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, seperti memperluas lapangan pekerjaan, menggalakkan investasi, memperluas pengembangan kawasan wilayah, serta kolaborasi program pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga: PT PWI 6 Bakal Cabut dari Lebak, Nasib Buruh Jadi Sorotan
Pada kesempatan itu, Al juga menyikapi pentingnya digitalisasi dalam rekruitmen tenaga kerja untuk mengatasi praktik-praktik pungli, kepada pencari kerja yang dapat merugikan masyarakat.
“Para pencari kerja di Banten itu bukan saja saudara kita dari Banten, tapi juga se-Indonesia. Jadi platform-platform digital terus kita dorong sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada periode Agustus 2024, sebesar 6,68 persen atau turun sebesar 0,84 persen dibanding Agustus 2023, dimana pada periode itu serapan tenaga kerja mencapai 281.270 orang.
Penyerapan tenaga kerja terbesar, masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan 21,53 persen, Perdagangan 20,86 persen dan Pertanian 13,32 persen.
Jika ditarik secara nasional, Provinsi Banten berada pada urutan tiga besar setelah Jawa Tengah yang berada pada posisi peringkat pertama dengan TPT sebesar 6,78 persen dan Jawa Barat 6,75 persen. Sedangkan untuk angka rata-rata nasional sebesar 4,91 persen.
Kepala BPS Provinsi Banten Faizal Anwar mengatakan, penduduk usi kerja di Provinsi Banten saat ini mencapai 9,39 juta atau meningkat 131.910 jiwa. Adri jumlah itu, 6,21 juta jiwanya masuk kepada Angka Kerja (AK), meningkat 247,590 jiwa.
Baca Juga: PT PWI 6 Hengkang, Wabup Lebak Sentil Pengganggu Investasi
Dari AK itu, 5,8 juta jiwa dalam status bekerja atau meningkat sebanyak 281,270 jiwa dan 414,750 masuk kategori pengangguran.
“Jika dibandingkan periode sebelumnya, jumlah itu mengalami penurunan sebesar 33,680 jiwa,” katanya.
Meski demikian, lulusan SMK yang diproyeksikan siap kerja realitanya baru mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13,44 persen atau 779.360 orang, lebih kecil dari lulusan SMA yang mencapai 23,62 persen atau 1,37 juta orang atau bahkan lebih besar serapan tenaga kerja dari lulusan SMP yang mencapai 17,89 persen atau 1,04 juta orang.
“Walhasil kontribusi lulusan SMK terhadap TPT di Banten masih paling tinggi mencapai 11,58 persen. Meskipun jika dibandingkan dengan periode lalu mengalami penurunan dari 11,91 persen menjadi 11,58 persen,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi, saat dihubungi mengatakan, di Provinsi Banten saat ini baru ada tidak daerah yang sudah membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), Kabupaten Serang, Tangerang dan Provinsi Banten. Tim ini mempunyai tugas untuk merumuskan kurikulum pelatihan dan pendidikan, sehingga link and mach dengan kebutuhan industri bisa tercover.
“Ketuanya Sekda dan Sekretarisnya Asda. Sementara untuk Disnaker lebih fokus pada pelatihan vokasi sedangkan untuk Dindikbud pada pendidikan vokasinya. Jadi lintas OPD yang terlibat,” katanya.
Dikatakan Septo, TKDV itu yang membentuk Pemda masing-masing. Namun sampai saat ini belum ada perkembangan dari Pemda lainnya selain tiga Pemda di atas yang sudah membentuk.
“Kita masih tunggu. Kalau Provinsi itu sudah berjalan,” imbuhnya. (luthfi)
