SATELITNEWS.COM, SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, bersama Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Sony, menyatakan sepakat melakukan pembahasan terhadap kesenjangan sosial di Provinsi Banten.
Kesenjangan sosial itu, berupa pelayanan Dasar Kesehatan di Provinsi Banten, serta kehadiran pemerintah terhadap intervensi masyarakat pesisir di Provinsi Banten.
Hal tersebut dikatakan Al Muktabar, usai melaksanakan rangkaian Seba Baduy 2024, di Gedung Negara Provinsi Banten Jln. KH. Tb Syam’un No. 5, Kota Serang, Sabtu (18/5/2024) malam.
Menurut Al Muktabar, aspirasi-aspirasi masyarakat dan para pegiat sosial serta kesehatan dibutuhkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dalam menjalankan pelayanan dasar kesehatan, maka dari itu dibutuhkan diskusi dan serap aspirasi melalui para pegiat.
“Kita atur waktunya. Mudah-mudahan, kita bisa berkunjung ke Rumah Singgah Pasien FBN”, ungkap Al Muktabar.
Di lokasi yang sama, hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Sony. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir, terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir juga dibutuhkan aksi para pegiat sosial, yang didukung dan berkolaborasi bersama Pemprov Banten dalam menampung aspirasi, penyelesaian masalah masyarakat pesisir.
Baca Juga: Tiga Jabatan Eselon II Masih Kosong, Pemprov Lakukan Pemetaan Pegawai
“Kita lihat hasil expedisi pesisir tahun lalu, kita lakukan aksi bersama bisa kolaborasi bersama Pemprov, instansi vertikal”, ungkap Andra Sony.
“Kirim ke saya hasil expedisi tahun kemarin, nanti saya kaji, dan kita atur pertemuan pembahasannya”, tambah Andra.
Direktur Relawan Fesbuk Banten News (FBN), Lulu Jamaludin mengatakan, banyak permasalahan yang harus kita sampaikan terhadap layanan dasar kesehatan dari masyarakat ke pemerintah daerah, terutama kebutuhan Rumah Singgah Pasien di Jakarta dan kebutuhan akses layanan ambulans.
“Aspirasi-aspirasi yang kita tampung di lapangan, kita bingung bagaimana menyampaikannya ke Pemerintah Daerah”, ucap Lulu.
“Mudah-mudahan, dengan hadirnya Pj. Gubernur dan Ketua DPRD didalam diskusi yang akan kita bentuk, kita dapat menyampaikan inti pokok permasalahan masyarakat di lapangan”, tambahnya.
Di lokasi berbeda, Ketua Rombongan Ekspedisi Pesisir Banten Andi Suhud mengatakan, hingga saat ini kehadiran dan intervensi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap masyarakat pesisir, juga tidak efektif dirasakan masyarakat pesisir, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat pesisir terhadap permasalahan ekonomi masyarakat tidak sejalan dengan program pemerintah daerah
Baca Juga: Pemprov Evaluasi Jurusan SMK, Dindikbud Banten Lakukan Optimalisasi Kejurusan
“Apa yang dibutuhkan masyarakat, terkadang tidak sesuai dengan intervensi Pemda, masyarakat butuh ini sedangkan Pemda programnya berbeda”, imbuh Andy
Dalam waktu dekat lanjut Andi, para pegiat dan pemerintah daerah harus melakukan aksi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir, dan hal itu sejalan dengan program Pemprov Banten yang berencana membangun keseimbangan ekonomi di wilayah Banten Utara dan Banten Selatan.
“Pj. Gubernur sering mengungkapkan, Pemerataan Ekonomi wilayah Banten Utara dan Banten Selatan sedang digiatkan Pemprov Banten, sekarang saatnya Di tahun ke 3, Pj. Gubernur Al Muktabar harus melakukan aksi tuntaskan permasalahan masyarakat Pesisir”, tutup Andi Suhud. (mardiana)
