SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Kabupaten Pandeglang, menjadi salah satu daerah yang diberikan perhatian khusus Pemerintah Pusat. Hal itu karena, masih banyak rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Pandeglang.
Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Jawa I, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Teddy Paul H. Siagian mengatakan, pihaknya menaruh perhatian serius terhadap pengentasan RTLH di Kabupaten Pandeglang.
Keseriusan itu, kata dia, dibuktikan dengan dibukanya konter Klinik Rumah Swadaya (KRS) di Mal Pelayanan Publik (MPP). Sarana tersebut nantinya akan memudahkan proses pengajuan bantuan dan pendataan RTLH di Kabupaten Pandeglang.
“Iya nanti mungkin disampaikan melalui KRS ini untuk program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), nanti prosedurnya bagaimana akan disampaikan, tetapi setiap tahun kita ada program merubah rumah tidak layak huni tetap kita lakukan,” kata Teddy, di MPP Kabupaten Pandeglang, Selasa (21/5/2024).
Ditanya terkait semakin berkurangnya program BSPS di Kabupaten Pandeglang, Teddy mengaku, tidak mengetahui secara pasti mengenai persoalan tersebut.
Namun, dia memastikan bantuan rehab rumah bagi warga kurang mampu tetap ada di Kabupaten Pandeglang.
Baca Juga: Pemprov Banten Realisasikan Program RTLH di Kabupaten Pandeglang
“Kalau berkurang saya kurang faham, cuma itu kebijakan dari pusat, cuman BSPS ini untuk semua wilayah Indonesia, jadi tingkat urgensi setiap provinsi, apalagi sekarang kita konsen terhadap penanganan bencana alam,” tambahnya.
Teddy juga mengaku, pihaknya akan terus membantu Pemkab Pandeglang agar bisa tetap mendapatkan bantuan perbaikan rumah tersebut.
Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Bupati Pandeglang atau instansi terkait, agar terus menyampaikan kebutuhan pembangunan RTLH.
“Saya yakin pimpinan akan tetap memberikan bantuan BSPS, kalau pun tidak semuanya atau tidak sesuai dengan yang diusulkan, tetapi saya yakin bantuan itu tetap dIberikan, apalagi dibawah kepemimpinan ibu Bupati,” ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, Roni mengatakan, secara keseluruhan ada lebih dari 68 ribu rumah di Kabupaten Pandeglang dalam kondisi tidak layak. Jumlah itu, setiap tahun terus berkurang karena dilakukan pembangunan melalui berbagai program.
“Jumlah RTLH semuanya ada 68 ribu lebih, dan sudah terbantu sekitar 25 ribuan, jadi masih ada 30 ribuan lagi RTLH yang membutuhkan perhatian, dan ini menjadi motivasi kami membuka klinik ini, jadi masyarakat yang mau membuat rumah bisa kita buatkan,” tuturnya.
Baca Juga: Datangi Kementerian PUPR, Bupati Pandeglang Kembali Usulkan Program Pembangunan Jalan
Roni mengaku, sejak dua tahun terakhir pihaknya tidak membangun RTLH dalam jumlah banyak karena kekurangan anggaran. Meski demikian, DPKPP Kabupaten Pandeglang akan terus berupaya agar setiap tahun ada bantuan perbaikan rumah.
“Kemampuan kita untuk membangun RTLH biasanya 200 unit, kemarin 50 sekian, sekarang 93 unit terbagi dua BSPS MBR dan BSPS pengentasan kemiskinan ekstrim, kalau MBR Rp17,5 juta kapau kemiskinan ekstrim Rp20 jutaan,” imbuhnya. (adib)
