SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, segera melakukan pelantikan empat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Rencananya, prosesi pelantikan disatukan dengan pejabat eselon III dan Kepala Sekolah (Kepsek).
Kepala Bidang (Kabid) Formasi dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Furkon, mengakui pihaknya dalam waktu dekat bakal segera melakukan pelantikan terhadap empat JPT Pratama hasil seleksi open bidding atau lelang terbuka.
“Iya segera, nantilah kita tunggu dulu rekomendasi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), karena saat ini yang sudah ada rekomendasinya baru untuk pejabat eselon II, kalau eselon dua belum. Berkasnya baru sampai ke meja pak Menteri,” kata Furkon, Rabu (19/6/2024).
Furkon mengatakan, setelah diberikan rekomendasi oleh Kemendagri, pihaknya akan langsung melakukan pelantikan terhadap para pejabat eselon II tersebut. Rencananya, kata dia, pelantikan tersebut akan dilakukan secara bersamaan guna efektivitas dan efisiensi.
“Kita rencanakan pelantikan pejabat itu dilakukan secara bersamaan. Kita akan lakukan pelantikan mulai dari kepala sekolah, pejabat eselon II, hingga pejabat eselon II hasil seleksi open bidding,” tambahnya.
Menurut Furkon, rekomendasi dari Kemendagri akan segera diberikan, oleh karena surat yang dilayangkan instansinya sudah sampai dimeja Mendagri Tito Karnavian. Oleh karena itu, pihaknya juga akan segera mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan.
Baca Juga: Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemkab Pandeglang, 20 Orang Dinyatakan MS Dan 1 Orang TMS
“Kalau suratnya sudah sampai dimeja Mendagri, biasanya enggak akan lama, paling antara satu atau dua minggu saja. Kalau sudah ada rekomendasinya, ya kita tentunya segera melakukan pelantikan,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Endang Sumantri, menyarankan agar instansi terkait segera berkomunikasi dengan Kemendagri agar ada kejelasan dalam pemberian rekomendasi tersebut.
“Selain komunikasi, Pemkab juga harus melakukan pertimbangan terhadap penunjukan JPT Pratama, jangan sampai pejabat yang terpilih justru gagap dan gugup dalam melaksanakan tugasnya. Karena hal itu bisa berdampak terhadap capaian kinerja dan program kerja pembangunan,” ungkap Endang.
Diketahui, Pemkab Pandeglang telah selesai melakukan open bidding atau lelang terbuka JPT Pratama untuk posisi kepala dinas. Open bidding tersebut untuk menutup kekosongan empat jabatan eselon II, yakni kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK), Kepala Dinas Perikanan, kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). (adib)
























