SATELITNEWS.COM, SERPONG—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mewaspadai praktik politik uang atau money politic. Yang mutakhir, uang diberikan kepada pemilih dalam bentuk e-money.
Hal tersebut dipaparkan Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Fokopimda) di wilayah Serpong, Tangsel, Senin (12/8). Menurut Acep, kerawanan politik uang selalu saja mengintai setiap kali pesta demokrasi berlangsung, termasuk di wilayah termuda se-Provinsi Banten ini. Bahkan Ia menyebut, praktek money politic ini sudah menjadi kerawanan tradisional.
“Kerawanan yang tradisional. Selalu masyarakat bilang kalo gak ada duit gak mau milih,” ujar Acep.
Namun menariknya seiring dengan perkembangan zaman, praktek ini pun kini muncul dengan jenis-jenis yang baru. Acep mengatakan, saat ini yang tengah diawasi adalah praktek politik uang menggunakan e-Money atau e-Wallet. Keberadaan jenis politik uang terbaru ini, kata Acep, mulai tercium sejak perhelatan Pemilu 2024 lalu.
“Isu money politik tapi pakai e-Money. Banyak terjadi, seperti pada Pemilu kemarin itu ada isu tersebut,” kata Acep.
Meski bukan terjadi di Tangsel, namun hal tersebut perlu diwaspadai. Sebab tak menutup kemungkinan, tren pelanggaran Pemilu dengan memanfaatkan dunia digital ini bisa saja terjadi di Tangsel.
Baca Juga: Diungkap Mantan Stafsus Yaqut, 24 Anggota DPR Minta Uang Oleh-oleh Di Arab Saudi
“Kalau e-Money ini kita belum bisa mendeteksi. Apakah Alfamart atau Indomart mau melaporkan? Ada pengiriman uang. Ini yang kita tidak dapat awasi. Isu itu ada, memang ada tapi kita tidak bisa melakukan penindakannya,” terangnya.
Selain menyoroti tindak politik uang dengan jenis terbarunya, Acep juga membeberkan isu-isu strategis lainnya yang berpotensi menjadi kerawanan dalam perhelatan Pilkada mendatang. Salah satunya, yakni mengenai isu SARA.
“Bahwa Tangsel ini pernah mengalami isu sara yang cukup tinggi, itu pada 2020,” ungkap Acep.
Kala itu, lanjut Acep, isu sara cukup mendominasi. Tak hanya berdasarkan ucapan para pendukung, namun juga menjamur melalui spanduk yang membentang di jalan-jalan.
“Tinggi sekali sampai-sampai spanduk itu seperti jamur. Jadi ada spanduk SARA yang kita turunkan di Rawa Buntu kemudian muncul lagi di Ciater. Kita turunkan lagi, muncul lagi,” kata Acep.
Oleh karena itu, sudah semestinya isu SARA ini harus diwaspadai sejak dini. Sehingga tidak membuat warga Tangsel terpecah belah. Menurutnya untuk mencegah isu ini berkembang di tengah masyarakat, diperlukan andil yang besar dari para tokoh agama.
Baca Juga: Polres Tangsel Selidiki Kasus 340 Ribu Dolar Singapura Palsu
“Isu SARA ini cukup dahsyat. Padahal mustinya tokoh agama ini bisa meredam. Isu sara ini cukup kencang,” jelasnya.
Selain itu, masih ada sederet isu-isu lainnya yang perlu diwaspadai. Mulai dari daftar pemilih, netralitas ASN, hingga logistik Pilkada.
“Itulah hal yang bisa kami gambarkan terkait persiapan Bawaslu dalam rangka pemetaan atau mitigasi kerawanan dalam Pilkada 2024. Bawaslu saat ini sedang menyiapkan pasukan pada Pilkada. Ada 54 PKD dengan 21 Panwascam yang terus kami gembleng wawasan hukumnya,” pungkasnya.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan persoalan ihwal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi sorotan dan isu yang muncul setiap kali pesta demokrasi berlangsung di negeri ini. Termasuk dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), November 2024 mendatang. Untuk itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menekankan kepada seluruh pegawainya, untuk menjunjung tinggi netralitasnya sebagai abdi negara. Penekanan itu, diberikan melalui aturan yang diterbitkan kepada seluruh pegawainya.
“Ini penegasan kembali soal aturan itu. Kemudian juga tidak hanya surat edaran saja, tetapi juga sosialisasi dari BKPP, Inspektorat dan lain sebagainya,” ujar Benyamin, Senin (12/8).
Benyamin menegaskan berdasarkan aturan tersebut, sanksi tegas pun tak segan-segan akan dijatuhkan bagi pegawai yang melanggar.
“Bagi semuanya. Untuk semua aparatur sipil negara, PPPK dan PNS. Sekarang kan honorer sudah menjadi PPPK. Kan mereka menggunakan atribut coklat juga,” tegasnya. (bnn/gatot)
