SATELITNEWS.COM, SERANG – Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, mencatat kinerja APBN di Provinsi Banten pada semester pertama tahun anggaran 2024 ini, memperlihatkan trend pertumbuhan yang positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Hal itu, diungkapkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Suska saat melakukan konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Selasa (20/8/2024).
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kanwil DJP Banten Cucu Supriatna, Kepala Kanwil DJBC Banten Rahmat Subagio dan Kepala Kanwil DJKN Banten Djanurindro Wibowo.
Menurut Suska, realisasi pendapatan APBN sampai 31 Juli 2024 dari penerimaan pajak mencapai 58,70 persen dari target, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 53,90 persen dan realisasi PNBP telah mencapai 86,35 persen.
“Secara keseluruhan, total realisasi pendapatan sampai dengan 31 Juli 2024 telah mencapai 58,26 persen, mengalami pertumbuhan sebesar 12,39 persen (YoY),” kata Suska.
Kemudian untuk kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), juga tumbuh positif dengan realisasi mencapai Rp950,7 Miliar atau 86,40 persen atau mengalami pertumbuhan sebesar 10,02 persen (YoY).
Baca Juga: Penerimaan Dana Hibah Rp861,270 Juta di Banten Jadi Temuan BPK
Diakui Suska, kinerja PNPB ini ditopang oleh Pendapatan Pelayanan Pertanahan, Jasa Kepelabuhanan, Pendapatan Paspor, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
“Dari sisi belanja negara, terealisasi sebesar Rp15,56 Triliun atau 55,39 persen, tumbuh 6,39 persen (yoy),” ujarnya.
Dikatakan Suska, kontribusi realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja TKD sebesar Rp10,14 Triliun, kemudian belanja K/L sebesar Rp5,41 Triliun. Untuk seluruh jenis Belanja K/L di Provinsi Banten mengalami pertumbuhan positif.
“Kecuali belanja modal, yang mengalami kontraksi sebesar 27,10 persen. Itu dikarenakan terdapat penurunan pagu belanja modal yang cukup signifikan untuk tahun 2024 pada Satker tertentu. Begitu juga dengan penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) yang sudah mencapai Rp10,14 triliun atau 57,33 persen, tumbuh sebesar 2,62,” jelasnya.
Kementerian Keuangan, juga memiliki misi khusus dalam mengawal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR tumbuh positif 16,92 persen dan penyaluran Umi tumbuh melambat 6,45 persen. Penyaluran KUR dan UMi terbesar berada di Kabupaten Tangerang masing-masing sebesar Rp892,79 miliar dan Rp83,65 Miliar.
Sedangkan, KUR dengan skema mikro dan KUR berdasarkan sektor perdagangan besar dan eceran merupakan kelompok penyaluran KUR terbesar dengan nilai penyaluran masing-masing sebesar Rp1,79 Triliun dan Rp1,96 Triliun.
Baca Juga: Partai Berkarya Kepengurusan Muchdi PR Percepat Pemutakhiran Data SIPOL KPU
“Terkait dengan kinerja APBD Banten, untuk pendapatan daerah mengalami kontraksi sebesar 0,29 persen dan belanja daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,81 persen. Sedangkan untuk TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten mencapai Rp10,14 Triliun atau 48,05 persen dari total pendapatan Banten,” ujarnya.
Kepala Kanwil DJP Banten Cucu Supriatna menambahkan, untuk penerimaan pajak pada periode yang sama tercatat mencapai Rp44,95 Triliun atau memenuhi 58,70 persen atau tumbuh 13,17 persen (yoy).
Menurut Cucu, mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif pada periode s.d 31 Juli 2024. PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, PPN Impor, PPh Final dan PPh 22 Impor mengalami pertumbuhan positif.
Sedangkan PPh Badan, masih mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini disebabkan adanya restitusi yang jatuh tempo di tahun 2024. Selanjutnya, penerimaan perpajakan sektor dominan s.d. 31 Juli 2024 mayoritas tumbuh positif.
“Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan adalah dua sektor dengan kontribusi terbesar penerimaan pajak Banten, dengan kontribusi masing-masing sektor tersebut sebesar 39,72 persen dan 24,48 persen,” katanya. (luthfi)
