SATELITNEWS.COM, SERANG – Menjelang akhir tahun anggaran, Pemprov Banten belum juga mengeksekusi bantuan Dana Intensif Daerah (DID), yang diterima dari Pemerintah Pusat beberapa bulan lalu, sebesar Rp19,6 Miliar yang direncanakan akan dialokasikan sepenuhnya untuk penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Meski demikian, saat ini Pemprov Banten tengah mempersiapkan MoU bersama Bulog sebagai pihak penyedia dan dipastikan dalam waktu dekat proses itu akan selesai dan pembelian itu bisa segera dilakukan.
“Insya Allah kekejar sebelum akhir tahun ini. Apalagi kita tinggal proses Surat Perintah Membeli (SPM) yang belum,” kata Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten, Agus Supriadi, Senin (4/11/2024).
Pada bulan September 2024 lalu, Pemprov Banten mendapatkan penghargaan atas pencapaian kinerja tahun berjalan kelompok kesejahteraan masyarakat.
Ada tiga kategori penghargaan yang diraih Pemprov Banten, kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp6.281.243.000, kinerja penurunan stunting sebesar Rp6.591.397.000 dan kategori kinerja percepatan belanja daerah Pemprov Banten mendapatkan insentif sebesar Rp6.747.342.000.
DID itu sendiri merupakan bentuk apresiasi Pemerintah pusat dalam kinerja Pemprov Banten dalam penangan stunting, kemiskinan ekstrem dan tata kelola keuangan.
Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Pemprov Banten Optimalkan Puskagro
Diakui Agus, anggaran itu memang sudah masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) beberapa waktu lalu. Hanya saja karena bertepatan dengan agenda pembahasan perubahan APBD, sehingga belum bisa langsung dieksekusi, nunggu pembahasan itu selesai.
“Alhamdulillah, kan kemarin sudah diketuk palu, jadi kitab isa langsung running. Apalagi SPM-nya sudah ada,” ujarnya.
Adapun untuk serapan CPP yang bersumber dari anggaran APBD murni, Agus mengaku sudah banyak disalurkan. Namun untuk data pastinya dirinya tidak begitu menguasai.
“Yang jelas itu Sudha banyak yang kita keluarkan seperti untuk penanganan stabilitas harga dan SPHP,” imbuhnya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar, dalam Rakor Penanganan Inflasi mingguan sempat mempertanyakan progres penyaluran dana DID itu.
Terlebih dana itu, sudah lama diterima dan saat ini sudah menjelang akhir tahun anggaran. Dinas terkait informasinya sudah melakukan komunikasi dengan Bulog, dan kemarin juga dirinya sudah meliaht dokumen MoU itu sudah siap semua.
Baca Juga: Dampak Konflik Timur Tengah, Eks Menlu Minta Pemkab Tangerang Perkuat Kemandirian Pangan
“Sudah, sudah siap semuanya,” pungkasnya.
Al juga tidak mempermasalahkan, terkait dengan sisa waktu yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan ini. Menurutnya, CPP itu sifatnya mensikluskan. Cadangan pangan yang dulu kita gulirkan, penggantinya kita siapkan dengan DID itu.
“Jadi ini sebuah siklus yang kita jaga sehingga Provinsi itu selalu mempunyai cadangan pangan yang memadai untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak perlu khawatir tidak akan terserap,” katanya.
Apalagi, lanjutnya, pemenuhan CPP itu merupakan sebuah kewajiban dan tanggungjawab pemerintah untuk terus menyiapkannya. Jadi kita mengisi siklus yang kita gulirkan, lalu kita punya stok file baru. “Kita menjaga ritme itu,” imbuhnya. (luthfi)
