SATELITNEWS.COM, SERANG – Empat pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, menyoroti kegiatan Open Bidding pejabat eselon II dan Sekretaris Daerah (Sekda), yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang.
Para wakil rakyat tersebut, menduga ada indikasi open bidding tersebut, hanya formalitas saja. Sedangkan orang – orang yang akan menempati jabatan, sudah ditentukan.
Empat pimpinan Fraksi yang menyuarakan Open Bidding itu, antara lain Ketua Fraksi PAN Desi Ferawati, Sekretaris Fraksi PAN Yanti Mustati Robiyanti, Ketua Fraksi NasDem Ahmadi, Ketua Fraksi Gerindra Muhibin dan Fraksi PKS Najib Hanafi.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Serang, Desi Ferawati mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Komisi I, BKPSDM Kabupaten Serang tidak ada koordinasi mengenai akan dilaksanakannya open bidding.
Padahal sebagai mitra kerja, harusnya terlebih dahulu berkoordinasi jika memang akan melaksanakan open bidding.
“BKPSDM itu salah, kenapa tidak menghargai mitra kerja Komisi I. Karena ada statemen dari Sekretaris Komisi I, tidak ada koordinasi soal open bidding,” kata Desi, Minggu (1/12/2024).
Baca Juga: Sudah 4 Kali Open Bidding, BPR Serang Kesulitan Isi Jabatan Direktur Kepatuhan
Desi menilai, BKPSDM Kabupaten Serang terkesan tidak beretika. Karena terkesan, terlalu memaksakan melakukan open bidding dan kegiatan tersebut hanya sekedar formalitas saja.
“Saya sampaikan, ada info dari internal di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa, open bidding itu hanya formalitas saja. Karena siapa – siapanya sudah ditentukan, dari 9 OPD termasuk Direktur Rumah Sakit dan Dinas Lingkungan Hidup,” tuturnya.
Politisi PAN ini pun, meminta terhadap BKPSDM Kabupaten Serang untuk menunda open bidding sampai nanti pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Serang. Hal ini dilakukan, untuk menjaga kondusifitas di lingkungan Kabupaten Serang.
“Apa salahnya sih, kalau kita tunda dulu open bidding ini. Kita kan butuh mitra kerja yang sejalan, dan memang harus ada komunikasi yang baik biar kita nyaman sama – sama,” tuturnya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Serang, Ahmadi menuturkan, pihaknya mendengar ada beberapa isu yang berkembang di masyarakat, pertama perihal open bidding dan kedua mengenai lelang proyek.
“Perihal open bidding di Kabupaten Serang, saya pikir layaknya di pending dulu. Ini kan masa transisi, karena Bupati terpilihnya dilantik Februari. Ini kan kekosongan jabatan sudah lama, kenapa baru sekarang dimasa transisi baru dilaksanakan open bidding, saya kira ini tidak elok,” pungkasnya.
Baca Juga: Tunjangan Sekda Kabupaten Serang Rp50 Juta Per Bulan, Tidak Termasuk Gaji
Menurut Ahmadi, jika memang open bidding ini nanti tetap dilaksanakan, tentunya nanti akan ada kegaduhan di kalangan pejabat eselon II. Sebab akan memunculkan kecurigaan, adanya calon yang sudah dipersiapkan.
“Jangan sampai terjadi jual beli jabatan, itu yang tidak kita harapkan. Kalau secara aturan, memang tidak ada pelanggaran, tapi lebih eloknya ini dipending, untuk open bidding,” tuturnya.
Kemudian kedua, mengenai lelang proyek, kata Ahmadi perihal mengenai lelang memang secara aturan lelang ini bisa dilakukan setelah penetapan RKA. Tapi DPA belum ada.
“Jadi kalaupun lelang dilakukan, anggaran belum siap. Kalau memang lelang ini tetap dilakukan, patut diduga ada sesuatu hal, kecuali yang sifatnya konsumtif seperti pengadaan obat rumah sakit, contoh rapat dan makan minum. Makanya saya berharap, ini ditunda dulu,” imbuhnya. (sidik)
