SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Persoalan pengadaan kendaraan dinas (Randis) Sekretaris DPRD (Sekwan) Pandeglang, Suaedi Kurdiatna, berbuntut panjang. Tindakan tersebut, dinilai tidak bermoral dan mencederai hati para honorer, yang honornya terbilang masih rendah.
Pengamat kebijakan publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Banten, Agus Lukman Hakim mengatakan, pengadaan randis merupakan salah satu kebijakan yang tidak berfaedah, ditengah kondisi gaji honorer yang sangat rendah.
Sikap hedon yang dilakukan pejabat Sekretaris DPRD Pandeglang, mencerminkan rendahnya etika dan moral di lingkungan pegawai.
Seharusnya, kata dia, pengadaan randis dihilangkan dan tidak boleh dilakukan, selama masih ada honorer yang menerima gaji rendah.
Hal itu juga tambahnya, bersebrangan dengan alasan minimnya anggaran di Pemkab Pandeglang, setiap disinggung terkait pelaksanaan pembangunan daerah.
“Pada sisi lain, persoalan honorer yang masih dibayar rendah. Pengadaan randis ini, merupakan masalah yang tidak patut dan tidak pantas dilakukan, di tengah ketidakjelasan nasib para honorer,” kata Lukman, Minggu (1/12/2024).
Baca Juga: Wow, Tahun Belum Berganti, Tapi Randis Sekwan Pandeglang Sudah Baru
Menurut Lukman, Bupati Pandeglang atau pejabat setingkat diatas Sekwan, seharusnya memberikan warning atau melarang pengadaan randis tersebut. Pertimbangannya, karena Pemkab Pandeglang memiliki persoalan rumit terkait kebijakan pengelolaan anggaran.
“Sebagai akademisi, kondisi pejabat dengan hidup mewah sangat tidak layak, karena TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) pegawai, tukin (Tunjangan kinerja) guru, yang tidak dibayar penuh,” tambahnya.
Lukman menegaskan, tindakan yang dilakukan Sekwan Pandeglang Suaedi Kurdiatna, merupakan tindakan tidak bermoral dan harus segera dievaluasi. Apabila tidak dilakukan, sama halnya membiarkan tindakan mempermalukan pimpinan di depan publik.
“Sebaiknya, pimpinan daerah baik Bupati dan Pimpinan DPRD melakukan evaluasi mendalam, terhadap masalah tersebut. Usul, minimal lakukan evaluasi dan peringatan terlebih dahulu,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, mencuatnya isu kendaraan dinas (Randis) Sekretaris DPRD (Sekwan) Pandeglang Suaedi Kurdiatna, mendapat reaksi Ketua DPRD Pandeglang Tb Agus Khatibul Umam. Politisi Partai Golkar ini mengaku, akan menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi.
Umam mengatakan, persoalan randis yang mencuat kepermukaan itu, merupakan masukan dan pengingat bagi setiap kebijakan yang nantinya akan diambil oleh setiap pejabat di DPRD Pandeglang.
Baca Juga: PAD Parkir Labuan Diduga Bocor, Akademisi Ingatkan Pemda Pandeglang
“Bagus itu, teruskan, ini akan menjadi bahan evaluasi di internal kita, enggak apa-apa. Nanti akan kita lakukan evaluasi bersama terkait hal itu,” ungkap Umam, Kamis (28/11/2024).
Umam mengaku, dirinya belum bisa memberikan komentar banyak mengenai persoalan tersebut, karena harus melakukan evaluasi terlebih dahulu. Namun, dia mendukung terkait keterbukaan informasi yang disampaikan oleh media.
“Saya enggak bisa komentar banyak dulu. Tetapi yang pasti, ini akan menjadi bahan evaluasi kita kedepannya. Saya kira begitu, lanjutkan saja, udah bagus itu,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Lembaga Independent Pengawal Pembangunan (LIPP) Banten Suherman Pratama menyayangkan tindakan yang dilakukan Sekwan Suaedi Kurdiatna tersebut.
Kata dia, pergantian randis hanya akan memicu persoalan panjang ditengah keterbatasan anggaran pada postur APBD Kabupaten Pandeglang.
“Urgensinya atau pentingnya itu apa dengan mengganti randis? Apakah mobil sebelumnya rusak, enggak bisa dipakai, atau apa? Pembelian randis itu kan menggunakan uang rakyat, bukan uang pribadi,” katanya.
Suherman mengatakan, anggaran untuk pembelian randis bisa digunakan untuk hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terlebih, saat ini warga miskin di Kabupaten Pandeglang masih banyak dan butuh perhatian dari pemerintah.
“Mendingan buat mudal usaha masyarakat kurang mampu uangnya. Kalau orang miskin di Pandeglang tahu mengenai ini, nangis mereka. Mereka buat makan aja susah, ini malah ada pejabat ganti mobil, kan begitu,” tandadnya.
Dia meminta kepada Bupati Irna Narulita, agar melakukan penggantian terhadap Sekwan Pandeglang, karena dinilai gagal menjalankan tugas. Sebagai pejabat, seharusnya yang bersangkutan bisa menjadi contoh bagi masyarakat.
“Harus diganti, masak iya mau dibiarkan, apa kata warga Pandeglang. Diakui atau tidak, tindakan mengganti randis itu justru menjadi aib atau blunder, disaat Pemkab berupaya meningkatkan PAD,” imbuhnya. (adib)
